Peserta JKN Mandiri Grobogan Sumbang Tunggakan Terbanyak

Ilustrasi - Foto: Dok. bpjskesehatan.net

KUDUS — Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat sebagai penyumbang tunggakan terbesar dibanding dua kabupaten lainnya.

“Hingga 5 November 2018, nilai tunggakan peserta JKN dari Kabupaten Grobogan mencapai Rp20,4 miliar dari total tunggakan tiga kabupaten mencapai Rp43,7 miliar,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus, Maya Susanti, saat menggelar konferensi pers tentang implementasi Peraturan Presiden nomor 82/2018 di aula kantor BPJS Kesehatan Kudus, Rabu (19/12/2018).

Sementara nilai tunggakan terbesar kedua, yakni dari Kabupaten Jepara sebesar Rp13 miliar, sedangkan Kabupaten Kudus tercatat hanya Rp10,2 miliar.

Adapun total pesert JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus hingga November 2018 sebanyak 2,53 juta peserta.

Dari jumlah tersebut, paling banyak berasal dari Kabupaten Grobogan sebanyak 1.033.708 peserta, Kabupaten Jepara sebanyak 857.285 peserta dan Kabupaten Kudus sebanyak 648.829 peserta.

Terkait dengan Perpres nomor 82/2018, kata Maya, membawa angin segar bagi implementasi program JKN-KIS karena tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, melainkan juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek yang secara umum ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat.

Salah satunya, terkait dengan tunggakan iuran ditegaskan bahwa denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak, maka status kepesertaannya dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, terlebih jika menunggak lebih dari satu bulan.

“Status kepesertaannya akan diaktifkan kembali setelah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018,” ujarnya.

Lihat juga...