Pidie Presentasikan Pelestarian Lingkungan di Konferensi Internasional

147
Ilustrasi - Dok pidiekab.go.id

BANDA ACEH – Pemkab Pidie, Aceh, mempresentasikan Peraturan Bupati (Perbup) No.12/2018, tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong (desa), untuk Pelestarian Lingkungan dan Hutan di Polandia, Kamis (6/12/2018). Presentasi dilakukan pada Konferensi Internasional Perubahan Iklim.

“Konferensi ini diselenggarakan setiap tahun oleh Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), tahun ini dihadiri sekitar 30 ribu delegasi dari 200 negara,” kata Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, Sabtu (8/12/2018).

Kabupaten Pidie, terpilih sebagai salah satu dari dua kabupaten di Indonesia, yang mempresentasikan inisiatif dan inovasinya, dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Melalui Perbup Pidie No.12/2018, dilakukan upaya penggunakan Dana Desa, untuk perlindungan lingkungan dan hutan. Dalam forum diskusi yang diadakan oleh Paviliun Indonesia tersebut, Fadhlullah menjelaskan, pentingnya hutan Aceh dan makna hutan bagi Pidie. Sekira 33 persen kawasan tutupan hutan Sumatera berada di Aceh, dengan luas 3,3 juta hektare. 80 persen dari luas hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung.

Hutan hujan tropis Aceh, juga menjadi rumah bagi sejumlah satwa langka endemik Sumatera, di antaranya orang utan, harimau, gajah dan badak. Sementara, 68 persen wilayah Pidie adalah hutan dan 487 desa di Pidie berada di sekitar kawasan hutan. Pidie juga menjadi hulu, bagi 11 DAS (Daerah Aliran Sungai) di Aceh, di mana enam DAS mengalir dan berhilir ke kabupaten lain.

“Desa adalah wilayah yurisdiksi terendah di Indonesia dan berada di garis terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu masyarakat perlu dilibatkan dan diedukasi akan pentingnya menjaga hutan dan melakukan kegiatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan,” kata Fadhlullah dalam forum pertemuan yang difasilitasi oleh Utusan Khusus Kepresidenan untuk Pengendalian Perubahan Iklim tersebut.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Pidie bersanding dengan Bupati Gorontalo, Wakil Wali Kota Katowice Polandia, Climate Works Australia dan ICLEI South Asia.

Fadhlullah menuturkan, Dana Desa Pidie, sebagai salah satu potensi sumber daya pembangunan desa yang cukup besar. Setiap desa di Pidie menerima Dana Desa Rp1 miliar di 2018. Pidie menjadi penerima Dana Desa terbesar kedua di Aceh, setelah Aceh Utara. Saat ini penggunaan Dana Desa di Pidie, sebagian besar masih untuk pembangunan infrastruktur.

Namun sayangnya tidak semua pembangunan infrastruktur dapat menjawab persoalan lingkungan yang terjadi di Pidie saat ini. “Oleh karena itu kami mendorong masyarakat agar merancang pembangunan desa yang memperhatikan potensi dan kondisi desa,” ujar Wakil Bupati yang gemar bersepeda tersebut.

Pemkab Pidie, juga telah mengusulkan dua rekomendasi penggunaan Dana Desa diantaranya, terkait aspek alokasi, dengan menambahkan indikator ekologi ke dalam alokasi Dana Desa dari kabupaten ke desa. Kedua, terkait aspek distribusi atau penggunaan Dana Desa, yaitu dengan mendorong desa untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa bagi perlindungan hutan dan lingkungan. Upayanya dengan mendorong perencanaan pembangunan desa yang menyelaraskan antara kebutuhan sosial-ekonomi, dengan kebutuhan desa.

Penyusunan Perbup tersebut, didukung oleh Support to Indonesia’s Climate Change Response Technical Assistance Component (SICCR-TAC), yang didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Inisiatif Pemkab Pidie mengeluarkan Perbup tersebut, sangat diapresiasi oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. “Aceh pada dasarnya menjadi atensi dunia internasional, karena adanya ekosistem Leuser, jadi semua kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hutan sangat kami apresiasi,” tutur Siti Nurbaya.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dr Ir Ruandha Agung Sugardiman MSc, mengatakan, inisiatif Pidie tersebut merupakan salah satu inisiatif lokal yang patut dibanggakan di dunia internasional. Produk hukum tersebut, murni inisiatif lokal tanpa paksaan dari pemerintah pusat. Keberadaanya menjadi bukti bahwa pemerintah daerah, mau berpartisipasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

“Inisiatif-inisiatif seperti ini yang ingin kita gerakkan di daerah lain, sehingga Pemda Pidie sering kita undang dalam forum-forum untuk membagikan pengalamannya, termasuk di COP 24 ini. Dengan adanya Dana Desa, semestinya desa bisa lebih leluasa untuk melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim,” tutur Ruandha.

Apresiasi tersebut ditindaklanjuti oleh KLHK, dengan mengadakan piloting pendampingan desa untuk dapat mengakses Dana Desa, yang akan digunakan untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim. Kegiatan piloting ini akan dimulai pada awal 2019.

Kehadiran Wakil Bupati Pidie bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh pada COP 24 di Polandia, yang difasilitasi oleh EU/SICCR-TAC, selain untuk mempresentasikan upaya Aceh dan inisiatif Pidie dalam mendukung pelaksanaan NDC Indonesia juga untuk menghadiri pertemuan Governors Climate and Forests Task Force (GCF) pada 10 Desember mendatang. GCF merupakan salah satu forum internasional yang juga digagas oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk komitmen untuk menjaga hutan dan mengendalikan perubahan iklim. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...