Politik Luar Negeri Indonesia tidak Boleh Dibayang-bayangi Negara Lain

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi [dok dpr.go.id]

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyebutkan, politik luar negeri Indonesia bebas aktif, sehingga tidak boleh dibayang-bayangi oleh negara lain, termasuk dalam membantu etnis Uighur di China keluar dari problem pelanggaran HAM yang menimpa mereka.

“Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi,” ujarnya seperti yang dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Sabtu (22/12/2018).

Ditegaskan, jika kondisi Indonesia tertekan atau tidak bebas, lantaran alasan mempertahankan investasi, dapat dikatakan bangsa ini dalam kendali negara lain.

“Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya.

Ia berharap, Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” tandas Legislator dapil Kalimantan Selatan ini.

Lihat juga...