Potensi PAD Reklame Pekanbaru Rp150 Miliar

172
Ilustrasi - Dokumentasi CDN

PEKANBARU – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame Kota Pekanbaru, sebesar Rp150 miliar. Potensi tersebut dapat terpenuhi, jika semua pelaku usaha tertib administrasi dan membayar pajak.

“Jika dihitung potensi PAD dari sektor reklame ini bisa menghasilkan Rp 150 miliar. Sementara sampai saat ini itu masih jauh. Yang membayar baru sekitar Rp25 miliar,” kata Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Minggu (9/12/2018).

Minimnya capaian itu, karena Wajib Pajak (WP) menunggak membayar kewajibannya. Selain karena tidak mau jujur melaporkan pemasangan reklame, namun ada pula dengan alasan lain. Karenanya, dengan kondisi tersebut, Bapenda Pekanbaru, melakukan swiping, terhadap tempat usaha dan papan reklame yang terpasang di daerah tersebut.

Bahkan, agar target pajak reklame tercapai, Bapenda Pekanbaru akan mengejar WP, yang belum membayar pajak kewajibannya. Diantaranya, swalayan dan brand handphone. Tidak sampai di situ, Bapenda Pekanbaru, juga akan melakukan penyegelan dan pemasangan stiker menunggak pajak, kepada para WP di Pekanbaru.

Bapenda mengklaim, cara tersebut cukup efektif, untuk menarik pajak. “Kami akan terus segel dan tempel reklame-reklame merk yang tidak bayar pajak tersebut,” tegasnya.

Upaya tersebut, tidak bermaksud menghambat atau menghalangi investor menanamkan modal dan berbisnis di Pekanbaru. Namun sesuai Peraturan Daerah, pelaku usaha harus taat pajak. “Kami tidak mau mematikan usaha orang, namun terhadap kewajiban membayar pajak, tolonglah ditunaikan. Sebenarnya kami juga tidak mau menggunakan cara-cara seperti ini, tapi karena tidak juga ada kesadaran dari wajib pajak, terpaksa ditempuh cara seperti ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, pengusaha dan masyarakat diminta patuh kepada kewajibannya membayar pajak. Sebab dana tersebutlah, yang digunakan pemerintah daerah, untuk membangun fasilitas umum dan pelayanan masyarakat. Selain pajak reklame, Dispenda juga gencar menagih pajak restoran dan tempat makan. WP seperti restoran, wajib melakukan tiga hal yakni, wajib pungut, wajib lapor dan wajib setor.

“Kalau dia memungut pajaknya misalnya saja 10, tapi distorkan lima. Ini saja sudah jelas salah, dan bisa dipidanakan. Untuk itu kami ingatkan wajib pajak untuk bisa melakukan kewajibannya tersebut,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...