Presiden Diminta Lebih Perhatikan Hak Masyarakat Atas Kepemilikan Lahan

Editor: Mahadeva WS

MATARAM – Presiden Joko Widodo (Jokowi), diminta lebih memperhatikan hak masyarakat atas penguasaan atau kepemilikan lahan. Harapan itu mempertimbangkan, banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pinggiran, pendalaman dan sekitar kawasan hutan, kerap terlibat sengketa dan menjadi korban penggusuran perusahaan.

Permintaan tersebut disampaikan, Titik Kastiah, satu dari tujuh perempuan penerima penghargaan Perempuan Pejuang Pangan Indonesia, asal Desa Piondo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di Mataram, Kamis (20/12/2018). “Berharap supaya presiden bisa mendengar dan memperhatikan nasib masyarakat pinggiran dan pedalaman atas hak penguasaan lahan” kata Kastiah.

Masyarakat dan petani kerap menjadi korban kriminalisasi oleh perusahaan, dalam kasus sengketa lahan. Terjadinya sengketa lahan, lebih dikarenakan masyarakat belum memiliki sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan.

Kastiah berharap, kepada Presiden Jokowi, sertifikat kepemilikan lahan oleh masyarakat Desa Piondo bisa segera diterbitkan. Agar masyarakat bisa segera bebas mengelola lahannya. “Sebab kalau berharap difasilitasi pemerintah desa, tidak akan mungkin bisa, karena pemerintah desa juatru menjadi kaki tangan perusahaan, sehingga susah mendapatkan sertifikat,” tegasnya.

Sambil menangis, Kastiah, mengenang bagaimana pengalaman pahitnya mempertahankan lahan pertanian miliknya. Dia bersama masyarakat, terlibat sengketa lahan dengan salah satu perusahaan kelapa sawit. Selain mendapat intimidasi, suami bersama warga lain yang melakukan perlawanan mempertahankan lahan pertanian juga ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi berkat perjuangan yang dilakukan bersama perempuan di desanya, Kastiah tetap bisa menguasai dan mengelola lahan pertanian dan perkebunan miliknya.

Bersama Serikat Petani Piondo (SPP), Titik Kastiah mulai memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai oleh perusahaan sawit pada 1990-an. Dia mulai melakukan pendudukan dan optimalisasi lahan menjadi kebun dan sawah pada 2010.  Pada 2011, Dia mendirikan Koperasi Perempuan Harapan Piondo (KPHP), sebagai wadah perjuangan pemenuhan hak ekonomi perempuan. Ekstrak Jahe menjadi salah satu produk unggulan dari KPHP. Baginya, perjuangan hak atas tanah bersama SPP dan KPHP yang beranggotakan 53 orang, harus mampu berwujud pada kesejahteraan ekonomi serta kedaulatan pangan.

Harapan sama disampaikan Marnim. Warga asal Dusun Tengak, Ds. Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat tersebut berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan kaum perempuan. Terutama dari sisi pemberdayaan ekonomi. “Melalui pemberdayaan, kemampuan mengolah hasil pertanian maupun hasil perkebunan yang dihasilkan masyarakat bisa meningkat. Selain bisa menghasilkan aneka pangan, juga mendorong peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi,” tandasnya.

Marin, merupakan pegiat dan penggerak tangguh, yang mengupayakan ketahanan pangan berbasis komunitas di daerahnya yang masuk wilayah rentan bencana alam. Dengan membentuk Kelompok Usaha Perempuan (KUP), yang kemudian berubah menjadi Koperasi Wanita (Kopwan) Maleko Bangkit pada 2015, kini koperasinya beranggotakan 48 orang.

Kelompok tersebut, mengembangkan usaha simpan pinjam, pengolahan Kopi, anyaman bambu, pemanfaatan Umbi Porang yang banyak terdapat di dalam hutan. Kemudian melakukan penanaman pohon buah, pengembangan peternakan, dan pemanfaatan pekarangan rumah. Kini upaya yang dilakukan tersebut sudah membuahkan hasil nyata. Bencana alam yang melanda pada Agustus 2018 silam, tidak berdampak pada krisis pangan yang parah. Dengan hadirnya koperasi, perempuan-perempuan korban bencana dapat mengakses pinjaman untuk keberlanjutan hidup dan keluarga.

Lihat juga...