Presiden Soeharto Tegaskan Hak Disabilitas Setaraf Warga Lainnya

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

238

JAKARTA — “Salah satu pasal dalam UUD menyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”.

Hal ini ditegaskan Presiden kedua RI, HM Soeharto dalam Konferensi Cacat Mental Asia VI di Istana Negara Jakarta pada tanggal 08 November 1983 lalu. Jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 3 Desember 1992 sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional atau disebut juga Hari Disabilitas Internasional.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Presiden Soeharto sangat peduli terhadap seluruh warga negara, termasuk disabilitas. Bahkan dalam http://soeharto.co mengutip buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Pak Harto menegaskan, para penyandang cacat mental di Indonesia mempunyai hak yang sama dengan sesama warga negara lainnya.

Bahkan di sebuah konferensi Cacat Mental Asia VI yang dihadiri 400 peserta dari 13 negara di Asia dan ahli-ahli mental dari Kanada, Amerika, Brazilia, Inggris, Finlandia dan Irlandia diadakan di Indonesia, Presiden Soeharto mengemukakan, pengalaman menunjukkan bahwa penyandang cacat mental yang belum tergolong penderita cacat mental berat, jika dididik dan dilatih akan dapat melakukan berbagai pekerjaan, setidak-tidaknya pekerjaan yang bersifat rutin.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga membangun sekolah-sekolah khusus yang diperuntukkan bagi mereka. Dengan harapan kelak memiliki keterampilan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendidik dan melatih para penyandang cacat mental dalam rangka memupuk harga diri mereka.

“Harga diri manusia itu antara lain terwujud jika ia dapat bekerja, dan memiliki pekerjaan sehingga ia dapat hidup dengan kekuatan sendiri,” papar Presiden HM Soeharto.

Bagi Pak Harto, penyandang cacat mental bukanlah orang yang meminta-­minta belas kasihan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang tabah dan tetap memiliki semangat perjuangan hidup, kendati dengan segala hambatan karena cacat yang dideritanya.

“Yang mereka perlukan tidak lain adalah sikap dan perlakuan yang wajar dari masyarakat sekitarnya, uluran tangan dan pemberian kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya,” imbau Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto bersama pemimpin negara Asia Pasifik (Foto Ist)

Meski dengan kemampuan terbatas, Pemerintah Indonesia selama tiga kali melaksanakan pembangunan lima tahunan, telah banyak melakukan usaha-usaha untuk membantu para penyandang cacat, khususnya para penyandang cacat mental. Bahkan Pemerintah juga melaksanakan kebijaksanaan yang terpadu dalam membantu para penyandang cacat.

Cacat mental sering kali diderita anak-anak sebagai akibat kekurangan gizi, kekurangan pelayanan kesehatan. Selain itu, jumlah anak yang terlalu banyak dengan jarak kelahiran yang terlalu rapat, lingkungan hidup yang buruk dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kemiskinan dapat menjadi penyebab.

“Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang demikian, karena menyadari bahwa masalah penyandang cacat mental itu mempunyai kaitan yang erat dengan keadaan ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya,” ungkap Presiden Soeharto .

Tidak hanya di 1983, saat menerima rombongan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang dipimpin oleh ketuanya, Koesbiono Sarmanhadi, pada 5 November 1992 di Bina Graha, Jakarta, Presiden Soeharto kembali menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Bahkan ia mengharapkan agar para penderita cacat mampu mandiri dan tidak tergantung pada lowongan kerja yang sudah ada.

“Karena persoalan kesempatan kerja tidak hanya menjadi masalah penderita cacat saja, melainkan juga orang yang normal fisiknya,” imbau Presiden Soeharto.

Salah satunya bisa bergabung dengan koperasi, serta meminta pengurus PPCI yang merupakan federasi bagi organisasi-organisasi penderita cacat untuk menjalin hubungan erat dengan instansi-instansi terkait, seperti Departemen Sosial serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Upaya keras yang telah dilakukan presiden membuahkan hasil dan dipercaya oleh Kawasan Asia Pasifik untuk menggelar Konferensi IV Penyandang Cacat Internasional Kawasan Asia Pasifik 1993-2002, tepat tanggal 28 November 1994 di Istana Negara, Jakarta. Konferensi tersebut merupakan kelanjutan Dasawarsa Penyandang Cacat PBB 1983-1992.

Bahkan bagi Presiden, kesejahteraan sosial penyandang disabilitas merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan, agar dapat setaraf dengan kehidupan masyarakat lainnya. Kerja sama yang lebih harmonis dan efektif serta saling menguntungkan antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik, merupakan kepentingan bersama.

“Dengan demikian, kita akan pedoman dan arah yang sesuai dengan lingkup kebijakan nasional masing-masing, maupun pada kawasan Asia Pasifik pada umumnya. Rencana-rencana kegiatan tersebut hendaknya merupakan kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Dasawarsa Penyandang Cacat PBB 1983-1992 yang lalu,” imbau Presiden Soeharto.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Far East and South Pasific Games for the Disabled (FESPIC Games) Tahun 1986, Cikal Bakal Asian Para Games (Foto Ist)

Presiden Soeharto juga berharap agar konferensi ini dapat menjadi forum pertukaran informasi dan teknologi penanganan masalah penyandang cacat. Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar kepada para penyandang disabilitas. Dalam pembangunan yang sedang giat dilakukan, presiden berusaha untuk mengembangkan pelayanan sosial bagi para penyandang cacat.

Baca Juga
Lihat juga...