Produk Asal Negara Mayoritas Muslim Mudah Diterima di Pakistan

244
Sejumlah produk UMKM, ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Kedutaan Besar RI di Islamabad, Pakistan, menggencarkan beberapa langkah untuk diversifikasi produk ekspor Indonesia, selain kelapa sawit, ke Pakistan, yang beberapa produknya mulai dikenal dan disukai warga masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

Keterangan tertulis KBRI Islamabad yang diterima di Jakarta, menyebutkan, pangsa pasar sawit Indonesia di Pakistan sejak 2016 telah mencapai 80 persen dari total impor Pakistan, selebihnya diimpor dari Malaysia, 20 persen.

Dengan semangat mengupayakan terus hubungan dagang RI-Pakistan yang saling menguntungkan, KBRI Islamabad melakukan pertemuan dan “Business Consultation Forum” dengan beberapa importir dan calon importir produk makanan olahan Indonesia di Lahore, kota terbesar kedua di Pakistan, dengan populasi 17 juta penduduk.

“Pertemuan ini sebagai bagian dari strategi kami memerhatikan konteks pasar di Pakistan, dengan melakukan penyesuaian antara pasokan dan permintaan, sekaligus memahami produk-produk yang dibutuhkan importir Pakistan terhadap produk Indonesia,” kata Duta Besar RI untuk Pakistan, Iwan Suyudhie Amri.

Dua perusahaan importir besar yang berkantor pusat di Lahore, Mattosons dan Shahid & Foods Company, menyambut baik langkah KBRI Islamabad dan mengapresiasi pertemuan bisnis tersebut.

“Konsumen Pakistan, baik di perkotaan besar maupun pedesaan, dalam beberapa tahun telah mengenal produk makanan Indonesia seperti biskuit, permen, dan cokelat, dan rata-rata mereka menyukainya dengan pangsa pasar sebesar 2 miliar dolar,” tutur Ali Tariq, CEO Mattosons, yang merupakan distributor tunggal PT. Mayora Indonesia di Pakistan, sekaligus GM Asosiasi Fast Moving Consumer Goods (FMCG) untuk Pakistan.

Sementara, Haroon, General Manager Shahid & Foods, mengatakan, pilihannya mengimpor makanan Indonesia, karena produk makanan asal Indonesia dinilai berkualitas, lezat dan tidak diragukan kehalalannya, dibanding dengan produk asal negara lain seperti Thailand, Cina, Eropa.

Namun, kedua perusahaan tersebut mengeluhkan mengenai pengenaan tarif pajak yang masih tinggi terhadap produk FMCG, yang jika ditotal bisa mencapai 100 persen, mulai pungutan oleh pihak bea cukai (40 persen), regulatory duties (40 persen), pajak penjualan (20 persen) dan advance income taxes (6 persen).

Harapan mereka, jika Indonesia dapat memiliki FTA, maka pungutan oleh bea cukai dapat diturunkan dan produk makanan Indonesia akan lebih dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, yang telah memiliki FTA.

Para pelaku usaha tersebut mengaku, meskipun mereka baru dalam tahap awal memasarkan produk makanan Indonesia di Pakistan, namun merasa optimis prospeknya semakin baik, dengan asumsi pertumbuhan konsumsi produk tersebut per tahun sebesar 10-12 persen.

Satu hal yang menarik dari pertemuan dengan para calon importir lain yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa faktor negara pengekspor masih menjadi penentu bagi diterimanya suatu produk makanan atau minuman di Pakistan.

“Produk asal negara bermayoritas penduduk Muslim akan mudah laku dan diterima oleh konsumen Pakistan,” ujar Imran Saeed, yang telah dua tahun mengimpor produk minuman jus dari Thailand.

Lebih lanjut, ia sampaikan mengenai tren penurunan impor minuman asal Thailand yang beralih kepada produk yang sama dari Malaysia, karena dinilai lebih memenuhi aspek keyakinan produk halal.

Upaya diversifikasi produk ekspor Indonesia, selain kelapa sawit ke Pakistan tidak sepenuhnya mudah, karena tantangannya bukan hanya pada struktur duty, agar produk Indonesia dapat bersaing dengan kompetitor lainnya.

Namun, persoalan persepsi konsumen mengenai pentingnya produk halal dan populasi terbesar Muslim juga menjadi determinant factor bagi bertahannya suatu produk di masyarakat.

Guna mengantisipasi hal tersebut, KBRI Islamabad mencatat pentingnya mengkapitalisasi modal sosio kultural kedua negara menjadi kenyataan kongkrit, dalam hubungan bisnis dan dagang yang saling menguntungkan. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...