PTT Dinas Pendidikan Jember Setahun tak Dapat Gaji

Editor: Koko Triarko

JEMBER – Nasib memprihatinkan dialami oleh ribuan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Jember. Genap setahun, mereka belum mendapat honor, baik dari sekolah maupun dari pemerintah daerah. Hal tersebut karena PTT belum mengantongi surat penugasan dari Dinas Pendidikan, sebagai syarat pencairan honor.

Kondisi ini semakin mempersuram wajah pendidikan di Kabupaten Jember, di mana sebelumnya ribuan guru honorer juga melakukan aksi unjuk rasa, karena hampir enam bulan tidak gajian.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember, Supriyono -Foto: Kusbandono

“Nasib PTT ini sekarang sangat memprihatinkan. Karena sudah satu tahun ini tidak pernah mendapat honor, karena tidak memiliki surat penugasan dari Pemkab,” terang Ketua Asosiasi GTT-PTT Jember, Abdul Halil, usai menggelar Kongres Tenaga Pendidikan PTT di Aula PGRI Jember, Kamis (27/12/2018).

Menurut Halil, kongres yang diselenggarakan hari ini bertujuan untuk membahas persoalan yang dihadapi oleh PTT dan juga GTT. Di antaranya, memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang hingga saat ini statusnya belum jelas.

“Apalagi, yang eks-UPT, itu tidak pernah merasakan honor. Dan, nasibnya tidak jelas sampai saat ini. Ini yang akan kita perjuangkan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember, Supriyono, menyampaikan, selama ini organisasi khusus PTT memang belum terbentuk secara signifikan. Padahal, nasib PTT di Jember jauh lebih mengenaskan dibandingkan GTT.

“Jadi pada kongres hari ini, kita bentuk organisasi PTT di bawah naungan PGRI, agar gerakannya jelas dan terarah,” ujarnya.

Setelah organisasi PTT ini terbentuk, lanjut Supriyono, pihaknya akan mengawal aspirasi mereka terkait kepastian status kepegawaian. Sebab, sejauh ini ada sekitar 1.500 PTT di seluruh wilayah Kabupaten Jember yang belum memperoleh hak-haknya, karena status kepegawaiannya belum jelas.

“Kita akan melakukan dialog dengan pemerintah daerah, untuk menyampaikan aspirasi PTT,” terangnya.

Terlebih, sesuai PP 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, sudah diatur tentang standarisasi pendidik dan tenaga pendidik. Artinya, undang-undang sudah mengatur terkait pemenuhan hak-hak dari PTT.

“Jadi, harusnya ada perhatian kepada PTT. Kalau tidak ada mereka, sekolah pasti akan terseok-seok,” tegasnya.

Menurut Supriyono, tanpa peran PTT, urusan administrasi sekolah, mulai dari pengurusan nomor induk siswa, tunjangan kinerja PNS, tunjangan TPP maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terganggu.

“Yang mengerti secara teknis dan menguasai IT ini kan operator, dari teman-teman PTT. Jelas akan terganggu,” imbuhnya.

Karena itu, Supriyono mendesak Pemkab Jember agar benar-benar serius memperhatikan nasib PTT. Jika terjadi pembiaran, dirinya khawatir PTT akan melakukan aksi mogok kerja, sebagaimana yang dilakukan oleh GTT beberapa waktu lalu, sehingga mengganggu kondusivitas di sekolah.

Sementara itu, Pelakasana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jember, Edi Budi Susilo, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi via telepon seluler, nomor yang bersangkutan dalam kondisi tidak aktif.

Lihat juga...