Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, Rp1.074,4 Triliun

NUSA DUA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan perencanaan anggaran yang baik, dapat mendorong penyerapan belanja pemerintah sejak awal tahun.

“Kita terus belajar, agar perencanaan dapat lebih baik dan lelang bisa dilakukan lebih awal,” katanya, dalam temu media di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12/2018).

Askolani menjelaskan, percepatan belanja sejak awal tahun ini sudah dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dan telah dilaksanakan dengan efektif oleh para pimpinan kementerian dan lembaga (K/L).

Perbaikan yang dilakukan selama empat tahun tersebut, telah memberikan dampak, sehingga realisasi belanja pemerintah tidak lagi menumpuk di akhir tahun.

“Seluruh proses ini tidak statis, dinamis, inovatif dan reform, prinsip ini berlaku untuk semua pemegang kebijakan dan keputusan,” katanya.

Berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan mencakup percepatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dan melakukan lelang pengadaan sejak awal Desember.

“Penyerahan DIPA semakin lama semakin cepat, kalau lebih awal di Desember, maka K/L bisa langsung belanja. Kecepatan penyerahan DIPA ini menjadi kunci,” ujar Askolani.

Selain itu, juga melakukan penunjukkan para pejabat kuasa pemegang anggaran dengan cepat, sebelum tahun anggaran berjalan agar penandatanganan kontrak tidak terlambat.

Askolani menjelaskan, melalui perbaikan pola penyerapan ini, maka kualitas belanja dapat lebih baik dan efektif sejak awal tahun anggaran berjalan.

“Kalau kita biarkan pola di penghujung, kesannya K/L hanya melakukan percepatan belanja tanpa persiapan matang. Ini masih terjadi beberapa tahun lalu. Kita maunya belanja dirasakan sejak Januari,” katanya.

Hingga akhir Oktober 2018, Kementerian Keuangan, mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.074,4 triliun atau 73,9 persen dari pagu.

Realisasi tersebut tumbuh sebesar 19,6 persen dibandingkan periode sama pada akhir Oktober 2017. (Ant)