Realisasi KUR Hingga November 2018, Rp118,4 Triliun

Ilustrasi - Dok CDN

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan hingga 30 November 2018, telah mencapai Rp118,4 triliun. Nilainya sama dengan 95,7 persen, dari target penyaluran sebesar Rp123,801 triliun di 2018.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengungkapkan, kredit bermasalah atau NPL, dari realisasi penyaluran KUR tersebut sebesar 1,39 persen. Diperkirakan, masih akan ada sekira Rp1,6 triliun sampai dengan Rp2 triliun, alokasi anggaran yang bisa disalurkan untuk KUR, hingga akhir 2018.

“Kami perkirakan realisasinya sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini, bahkan itu informasi beberapa bank banyak permintaan di akhir tahun sampai dia mengerem, karena kalau tidak melampaui plafon-nya,” ujar Iskandar.

Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro sebesar 65,8 persen, diikuti dengan skema KUR kecil (33,9 persen) dan KUR TKI (0,3 persen). Penyaluran KUR berdasarkan wilayah, tercatat didominasi Jawa dengan porsi penyaluran 55 persen, kemudian Sumatera 19,3 persen dan Sulawesi 11,1 persen.

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan, untuk mengejar target sebesar 50 persen di 2018. Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi mencapai 45,6 persen. Selain itu, penalti berupa pengurangan penambahan plafon, akan diberikan bagi bank yang penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) berada di bawah 50 persen.

Pengurangan akibat penalti diberikan sebesar lima persen sampai dengan 30 persen, dari total peningkatan yang diajukan. “Pokoknya kriterianya KUR produksi di bawah 50 persen pencapaian 2018, kami kenakan penalti pengurang plafon, untuk memberikan sinyal kepada mereka,” kata Iskandar.

Sebelumnya, sampai dengan 31 Agustus 2018, tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) mencapai 42,8 persen. Jumlahnya meningkat dari penyaluran KUR sektor produksi periode Juli 2018 yang hanya sebesar 38,5 persen.

Sementara itu, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menetapkan, plafon KUR untuk 2019, mencapai Rp140 triliun. Jumlahnya meningkat dibandingkan plafon KUR 2018, yang hanya sebesar Rp123 triliun. “Untuk bunganya tetap tujuh persen (per tahun),” kata Iskandar Simorangkir.

Peningkatan plafon KUR tersebut, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi 2018, yang diperkirakan mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy), tingkat inflasi terjaga di 2,88 persen sampai dengan September 2018.

Anggaran pembayaran bunga ditetapkan sebesar Rp11,989 triliun untuk 2019. “Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit berada di kisaran 1,25 maka kami perkirakan 12 persen pertumbuhan KUR-nya,” ujar Iskandar.

Iskandar memastikan, sebanyak 60 persen alokasi KUR di 2019, akan dimanfaatkan untuk sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Pemerintah juga akan mendorong penyaluran KUR khusus untuk sektor perikanan, peternakan rakyat, dan industri garam di 2019 mengingat. Tercatat saat ini, realisasi KUR di bidang-bidang tersebut masih minim.

“Banyak penduduk kita bekerja di sektor itu, maka tidak adil bagi mereka menyerap tenaga kerja terbesar namun tingkat kemiskinan untuk sektor-sektor itu masih tinggi. Maka itu kami harapkan dalam rangka untuk pemerataan ekonomi ke arah sana,” ujar dia.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga mengusulkan adanya skema KUR, untuk pensiunan dalam rangka memperluas penyaluran KUR. KUR tersebut akan diberikan kepada para pensiunan dan atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP), yang mempunyai usaha produktif. (Ant)

Lihat juga...