Realisasi Perhutanan Sosial Capai 2,4 Juta Hektare

BOGOR — Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Supriyanto, menyebutkan realisasi perhutanan sosial hingga menjelang akhir 2018 sudah mencapai 2,4 juta hektare.

“Per 13 Desember itu sudah 2,266 juta hektare. Penambahan tahun 2018 ini 1,1 juta hektare, namun diproyeksikan 1,2 juta, sehingga jumlah keseluruhan 2,4 juta. SK (surat keputusan) sudah diteken semua,” kata Bambang saat ditemui usai acara pengukuhan DPP Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/12/2018).

Perhutanan sosial, lanjutnya, telah dilaksanakan di 5.137 lokasi dengan melibatkan 586 ribu kepala keluarga.

Jika satu KK diasumsikan empat orang, maka ada sekitar 2,4 juta jiwa yang terlibat di perhutanan sosial.

“Jadi percepatan terus berjalan, kita ingin perhutanan sosial ini tepat sasaran, benar-benar dikelola oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, subjek dan objeknya harus jelas,” katanya.

Menurutnya, pada 2019, ada penambahan lagi luasan perhutanan sosial sebanyak satu juta ha, sehingga targetnya menjadi 3,5 juta hektare.

Perhutanan Sosial merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

Perhutanan sosial merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo untuk mensejaterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan seluruh provinsi Indonesia.

Untuk mempercepat realisasi perhutanan sosial, KLHK menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa sebagai pendamping kelompok tani hutan.

“Kita sudah tawarkan ke IPB, dan ITB untuk pendampingan di wilayah Jawa Barat, ada juga UGM di Yogyakarta, Universitas Riau untuk Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.

Menurutnya, beberapa persoalan yang masih dihadapi adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang perhutanan sosial, sehingga perlunya pendampingan.

KLHK menggandeng gubernur setiap provinsi untuk membentuk pokja kerja bareng jemput bola untuk membantu desa menyusun dan memverifikasi wilaya hutannya.

“Kita inginkan perhutanan sosial ini tepat sasaran, jangan ada konflik lagi, sekaligus mempercepat realisasi,” kata Bambang. (Ant)

Lihat juga...