Sejumlah Dosen Gugat Kewenangan Penyidik PNS OJK

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Sejumlah dosen yang terdiri dari Yovita Arie Mangesti, Hervina Puspitosari, Bintara Sura Priambada, dan Ashinta Sekar Bidari, mengajukan uji materi Pasal 1 angka 1, dan Pasal 9 huruf c, UU Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan, dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”.

Menurut Pemohon, dalam menjalankan wewenangnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Husdi Herman, Kuasa Hukum para Pemohon Uji Materil UU OJK -Foto: M Hajoran

“Namun, terhadap wewenang penyidikan yang diberikan UU OJK kepada PPNS OJK, sama sekali tidak ada ketentuan norma yang secara eksplisit menyatakan, bahwa kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum acara pidana, atau setidak-tidaknya menyatakan, bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Husdi Herman, selaku kuasa hukum para Pemohon, di hadapan Majelis Hakim MK, Kamis (20/12/2018).

Husdi Herman juga mempermasalahkan wewenang penyidikan yang dimiliki OJK dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK. Wewenang penyidikan dimasukkan ke dalam lingkup luas tugas pengawasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK.

“Wewenang penyidikan  dijalankan oleh penyidik, diatur dalam ketentuan norma Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK. Kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system, diakui keberadaannya, karena termuat dalam KUHAP, yakni pada Pasal 6 ayat (1) huruf b,” jelasnya.

Dalam menjalankan wewenangnya, kata Husdi, PPNS tugasnya berada di dalam koordinasi dan pengawasan penyidikan Polri, dan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Sayangnya, pada Pasal 49 ayat (3) OJK, tidak mengkaitkan diri dengan KUHAP. Isinya menyebut  PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum.

“Artinya, jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi atau pun meminta bantuan penegak hukum lainnya, yakni penyidik Polri,” ujarnya.

Husdi menegaskan, bila melihat wewenang Penyidik OJK yang termuat dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas due process of law, dan dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK.

Pemohon berpendapat, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”, memberikan wewenang penyidikan bertentangan dengan asas due process of law dalam sistem penegakkan hukum pidana (criminal justice system), serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Berdasarkan argumentasi tersebut, kami meminta MK menyatakan frasa “penyidikan” dalam Pasal 1 angka dan Pasal 9 huruf C UU OJK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” sebutnya.

Lihat juga...