Sekda: Pergub Kantong Plastik Masih dalam Proses Pembahasan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

JAKARTA —- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan peraturan gubernur untuk mengurangi penggunaan kantong plastik (kresek) saat ini masih melakukan proses pembahasan.

Di mana Pergub itu sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang setiap tahunnya terus meningkat dan kemungkinan besar akan disahkan awal Januari 2019.

“Yang plastik belum (diteken), nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini,” ujar Sekda DKI Jakarta Saefullah di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Dia menuturkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk pendapat dari beberapa masyarakat dan para ahli mengenai sampah. Meskipun begitu, pihaknya optimis Pergub dilakukan percepatan. Mengingat buruknya dampak penggunaan plastik dalam jangka panjang ke depan.

“Jika sudah jadi, yang paling penting adalah penegakannya, bukan sekadar pergub saja tetapi bagaimana implementasinya di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam menerapkan aturan tersebut, Saefullah menginginkan adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat.

Di samping itu, dia juga meminta masyarakat mulai membiasakan diri dalam menjaga kebersihan, khususnya di momen perayaan Natal dan malam tahun baru.

“Terima kasih kepada warga DKI Jakarta, mudah-mudahan besok perayaan tahun baru lebih baik lagi. Mengenai inisiatif masukan-masukan masyarakat, para ahli, termasuk tentang sampah ini akan kita lakukan percepatannya,” ujar Saefullah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Adji mengatakan, selama ini sampah paling banyak yang dihasilkan masyarakat adalah jenis plastik. Larangan penggunaan kantong plastik bertujuan meminimalkan dampak negatif akibat bahan-bahan tersebut.

“Plastik berpotensi memberikan dampak (bagi) kesehatan manusia karena mengandung karsinogen untuk kanker,” tuturnya pada Rabu, 19 Desember 2018.

Melalui Pergub larangan plastik, lanjut Isnawa pemerintah ingin warga beralih ke pemakaian kantung yang ramah lingkungan.

Dimana isi Pergub itu nantinya juga mengatur soal sanksi denda penggunaan kantong plastik sebesar Rp5 juta hingga Rp25 juta.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kebijakan tersebut tidak hanya menyoal larangan, tetapi juga termasuk fase-fase penggunaan plastik serta regulasinya.

“Betul (dalam penyusunan). Sebetulnya prosesnya agak panjang yang kita siapkan. Bukan hanya pelarangannya tapi juga fasenya,” terang Anies.

Rencananya, para pedagang mulai dari skala retail dan pusat perbelanjaan hingga pasar-pasar akan dikena denda Rp 5 juta hingga Rp 25 juta jika kedapatan menggunakan kantong plastik dalam transaksi jual-beli. Jika berhasil diterapkan, Pemprov DKI mengklaim setidaknya 1 persen dari 7.500 ton per hari sampah bisa ditekan.

Lihat juga...