Sekolah di Sumbar Perlu Bentuk Kelompok Siaga Bencana

Editor: Satmoko Budi Santoso

193

PADANG – Wakil Gubenur Sumatra Barat, Nasrul Abit, menegaskan, agar setiap sekolah yang ada di Kabupaten/Kota perlu membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB). Terutama yang berada di daerah pesisir pantai guna mengatasi dan mengurangi risiko terjadinya bencana.

Dikatakannya, setiap Kepala Sekolah di Sumbar agar segera membentuk kelompok siaga bencana, dan membuat Standard Operating Procedure (SOP). Agar saat terjadi bencana tahu apa yang harus dilakukan.

“Walau mungkin sudah pernah ada yang membuat, jadi saya hanya mengingatkan kembali agar tidak lengah. Karena Sumbar merupakan daerah rawan bencana,” kata Nasrul, saat memberikan kata sambutan dalam acara Sosialisasi Penerapan Sekolah/Madrasah Rawan Bencana (SMRB) Provinsi Sumbar di Padang, Selasa (4/12/2018).

Saat ini, Pemprov Sumbar hanya bisa mendorong untuk meningkatkan pemahaman dan keinginan dari para guru maupun kepala sekolah untuk membuat serta memiliki SOP.

Dijelaskannya, pembentukan tersebut bertujuan mengingatkan dan membekali ilmu dalam menghadapi bencana seperti gempa yang berpotensi tsunami. Kesiapsiagaan itu dibutuhkan terutama ketika anak-anak sedang belajar di sekolah. Jika tiba-tiba terjadi bencana, mereka sudah siap dan tidak panik saat menyelamatkan diri.

Hal tersebut sesuai edaran Gubernur Sumbar pada 1 Oktober 2018 mengenai peningkatan kesiapasiagaan aparatur masyarakat terhadap bencana.

“Nanti disebarkan, tetapi terlebih dahulu kami perlu menindaklanjuti dan melakukan sosialisasi. Agar jika terjadi bencana tahu cara menghadapi dan apa saja yang diperlukan,” tegasnya.

Nasrul mengakui, langkah-langkah menghadapi ancaman bencana perlu diperjelas dan disosialisasikan lebih luas. Karena selama ini, Sumbar tidak terlepas dari ancaman gempa, banjir, longsor dan sebagainya.

“Maka  masyarakat perlu diedukasi agar bisa waspada dan tanggap darurat ketika terjadi bencana,” ungkapnya.

Selain itu, Wagub meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan sosialisasi dan penjelasan langkah-langkah evakuasi saat terjadi bencana gempa, sehingga tidak menimbulkan korban dalam jumlah besar.

“Karena kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus terus disosialisasikan sejak dini. Ini penting sebagai upaya meminimalisir jatuhnya korban jiwa,” ungkapnya.

Menurutnya, masih ada warga ketika menghadapi gempa sering panik dan hilang kendali. Seharusnya warga mengikuti langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu langkah-langkahnya. Seharusnya untuk yang sudah berada di zona nyaman tidak perlu panik dan lari,” katanya.

Terakhir, Nasrul berharap kepada masyarakat, khusus pelajar, agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan jangan takut saat menghadapi bencana.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman, mengharapkan, ke depan bisa tersosialisasi kepada siswa-siswa yang membutuhkan informasi akurat mengenai bencana dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya.

“Jangan seolah memberi kabar yang mengarah menakut-nakuti. Tetapi harus menghadapi bencana dengan selalu waspada. Di samping itu guru-guru yang dilatih bisa mengaplikasikan kepada guru yang lain,” harapnya.

Terkait sosialisasi yang dilaksanakan, kata dia, diutamakan untuk kepala sekolah di wilayah pesisir pantai. Karena risiko tsunami dan gempa yang merasakan dampak terlebih dahulu adalah daerah tersebut.

“Nanti kepala sekolah dan gurulah yang sosialisasi kepada siswa,” tutupnya.

Terakhir, kegiatan sosialisasi dibagi dua tahap yang diikuti peserta dari 10 kabupaten/kota dengan jumlah peserta 120 orang. Untuk angkatan pertama, pada 3-5 Desember 2018 diadakan dari 10 kabupaten/kota yang terbagi 7 daerah pesisir pantai dan tiga daerah rawan bencana, yakni Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

Sedangkan untuk angkatan kedua pada 5-7 Desember 2018 dengan jumlah peserta yang sama dengan mengutamakan 5 daerah yang menjadi peserta yakni Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, Dhamasraya, Sawahluntoh, dan Padang Panjang.

Baca Juga
Lihat juga...