Selama 2018, Kejari Sikka Tangani Enam Kasus Korupsi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Kepala kejaksaan negeri Sikka, Azman Tanjung,SH.Foto : Ebed de Rosary

MAUMERE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka selama 2018 mencatat, ada enam kasus yang tengah ditangani, lima di antaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Untuk tahun 2018 kasus korupsi yang telah kami tangani sebanyak 6 kasus sementara 5 kasus sudah berkekuatan hukum tetap, sementara satu kasus sedang dalam tahap penuntutan,” sebut Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Azman Tanjung, SH, Senin (10/12/2018).

Dikatakan Azman, untuk 5 kasus yang berkekuatan hukum tetap, jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan sebanyak Rp.1,41 miliar. Namun dari jumlah tersebut,terdakwa hanya membayar sebanyak Rp124 juta sedangkan Rp200 juta lainnya dikembalikan oleh terdakwa yang diputuskan tahun 2017 lalu.

“Jadi uang pengganti yang belum dibayar untuk 5 kasus korupsi sebanyak Rp.1,28 miliar. Dua kasus korupsi, terdakwanya melakukan banding dan kasasi sehingga kami juga masih menunggu hasil tersebut,” papar Kajari Sikka.

Pihak kejaksan, kata Azman, masih tetap melakukan penagihan kepada terdakwa. Satu kasus lainnya sudah masuk tahap penuntutan dan terdakwanya sudah ditahan sehingga dalam waktu dekat  ini sudah bisa disidangkan.

“Seorang terdakwa mantan kepala desa Runut ada dua perkara dengan total kerugian negara sebesar Rp536 juta. Terdakwa sedang melakukan upaya banding dan kasasi, sementara empat terdakwa lainnya tidak melakukan upaya hukum lainnya,” paparnya.

Azman berharap masyarakat bisa melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Juga berbagai pembangunan yang dilakukan tidak sesuai aturan.

“Meski dengan jumlah karyawan yang terbatas kami tetap berkomitmen melakukan upaya penegakan hukum terhadap tersangka korupsi agar uang negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Kajari Sikka.

Sementara itu, aktivis mahasiswa GMNI cabang Sikka dalam memperingati hari antikorupsi sedunia menyebutkan, korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi yang tidak pasti.

“Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis,” tutur ketua GMNI cabang Sikka, Emilianus Y. Naga dalam rilisnya.

Seruan untuk melawan praktik-praktik KKN, kritik GMNI Sikka, selama ini baru sebatas merangkai kata demi perubahan. Implementasi dalam bentuk gerakan masih amat sulit untuk dilaksanakan.

Lihat juga...