Serapan APBD 2018 DKI di Bawah Target

Editor: Koko Triarko

250
Gubernur DKI, Anies Baswedan, di kawasan Jakarta Timur, Senin (31/12/2018). -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018, masih berada pada angka 80,54 persen, atau masih di bawah target yang ditetapkan, yakni 87 persen.

Namun, Gubernur DKI, Anies Baswedan, optimis serapan tersebut masih akan bertambah. “Masih (akan naik), karena pencatatan masih berjalan,” ucap Anies di kawasan Jakarta Timur, Senin (31/12/2018).

Anies menargetkan, serapan anggaran tahun ini setidaknya bisa sama dengan capaian serapan anggaran tahun lalu, yakni sebesar 83,83 persen. Namun, dirinya menargetkan serapan anggaran tahun 2018 sebesar 87 persen.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, salah satu penyebab lambannya serapan anggaran, karena banyak program yang baru dilelang pada semester dua tahun anggaran. Padahal, lelang sudah bisa diproses sejak semester satu tahun anggaran.

Penundaan lelang itu membuat pembayaran proyek juga ikut molor, dan menumpuk di akhir tahun. Semua hal itu, kata Anies, berdampak pada kinerja serapan anggaran.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, optimis target serapan akan tercapai. Pasalnya, pihaknya masih memiliki waktu hingga 31 Desember untuk melakukan penyerapan anggaran.

Meski pada Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, namun proses administrasi masih tetap dilakukan. “Kita masih bisa proses administrasi walaupun hari libur,” kata Saefullah, di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/12).

Saefullah mengungkapkan dirinya juga telah memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mengajukan Surat Perintah Menagih (SPM), agar anggaran bisa terserap optimal.

“Kita minta asisten terkait untuk monitor terus, jangan sampai janji mau diserap, tapi tidak. Ini sudah kita maksimalkan sejak dua bulan yang lalu, tapi satu bulan terakhir betul-betul kita pantau,” tutur mantan Wali Kota Jakarta Pusat.

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 masih berada di angka 80,5 persen, di bawah target serapan 87 persen.

Angka serapan 80,54 persen itu diketahui berdasarkan situs publik.bappedadki.net per 31 Desember. Dari situs tersebut, tercatat realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung baru sebesar Rp 60,49 triliun dari total alokasi Rp 75 triliun.

Penyerapan tersebut dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung, tingkat penyerapannya baru 79,73 persen, atau sekira Rp 32,7 triliun dari alokasi sebesar Rp 41 triliun. Belanja langsung merupakan belanja barang dan jasa.

Sementara penyerapan untuk belanja tidak langsung baru 81,54 persen. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lainnya. Nilai penyerapannya hanya Rp 27,78 triliun dari Rp 34 triliun.

Rendahnya serapan anggaran 2018 ini menjadi sorotan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menuturkan rendahnya serapan anggaran ini berdampak pada pelayanan publik yang mengalami kemunduran. Karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan.

Fraksi PDIP dan sejumlah fraksi lain, kata Gembong, berencana menggunakan hak angket sebagai respons atas rendahnya serapan anggaran di era Anies.

“Tujuannya, agar APBD DKI ke depan tepat sasaran untuk kemajuan kota dan kesejahteraan warga secara merata,” ucap Gembong, beberapa hari lalu.

Baca Juga
Lihat juga...