Sewa Lapak PKL di Mataram Tunggu Regulasi

157
Ilustrasi pedagang - Dok CDN

MATARAM – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, HM Kemal Islam, mengatakan, penarikan retribusi sewa lapak bagi pedagang kaki lima di Jalan Udayanan masih menunggu regulasi.

Menurut Kemal, Peraturan Daerah (Perda) tentang PKL memang sudah ada, tetapi harus dilengkapi dengan aturan di bawahnya, agar pihaknya memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pungutan itu.

Rencana penarikan retribusi sewa lahan PKL Udayanan dengan besaran sewa Rp50 ribu per bulan, telah direncanakan sejak awal tahun, namun hingga saat ini regulasinya belum turun, karena banyaknya pembahasan aturan lain yang dinilai lebih prioritas.

“Apalagi, sekarang kita masih fokus pada penanganan pascagempa bumi bagi para korban yang rumahnya mengalami rusak berat,” katanya, Minggu (2/12/2018).

Ia mengatakan, penarikan retribusi sewa lapak bagi PKL itu berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Retribusi Sewa Aset Daerah, dan untuk tahap pertama penerapan perda itu dilaksanakan di PKL kawasan Taman Udayanan.

Pasalnya, jumlah PKL di Jalan Udayanan mencapai sekitar 200 pedagang, sementara pada hari Minggu saat car free day jumlah PKL bisa mencapai 700 orang.

“Karena itu, keberadaan PKL di taman kota menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang potensial,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Kemal, penerapan perda tersebut akan dilaksanakan secara masif kepada PKL yang menggunakan lapak fasilitas atau aset milik pemerintah kota, terutama fasilitas lapak di taman-taman kota.

Sejumlah taman kota yang sudah memiliki fasilitas lapak PKL antara lain, Taman Udayanan, Taman Selagalas dan Taman Loang Baloq.

Dengan demikian, ke depan PKL tidak lagi menempati lapak secara gratis. Karenanya, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi ke pedagang, termasuk ke Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram.

Lebih jauh, Kemal mengatakan, setelah menetapkan sewa lapak bagi PKL ini, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait dengan penarikan retribusi sampah.

“Retribusi sampah dari PKL ini penting, untuk menjamin sampah yang dihasilkan PKL bisa tertangani dengan masimal,” ujarnya.

Khusus di PKL Taman Udayanan, penanganan sampahnya sekarang terkesan belum maksimal, sebab pedagang masih membuang sampah sembarangan pada lahan-lahan kosong, sehingga menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) liar.

“Kami ingin, jika sudah ada penarikan retribusi, PKL harus mendapatkan fasilitas, misalnya, troli sampah atau kantong plastik agar sampah tidak berserakan dan memudahkan petugas,” katanya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...