Tahun Ini, MA Sanksi Disiplin 103 Orang Hakim 

Editor: Mahadeva

Ketua MA Hatta Ali – foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Di sepanjang 2018, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan sanksi terhadap 163 orang personel MA dan badan peradilan di bawahnya. Dari jumlah tersebut, sanksi terbanyak dijatuhkan kepada sosok hakim, yang jumlahnya mencapai 102 orang, yaitu 101 hakim dan dua orang hakim adhoc.

Dari sanksi yang dikeluarkan tersebut, 43 orang dijatuhi sanksi berat, 35 orang dijatuhi sanksi sedang dan 85 orang dijatuhi sanksi ringan. “Personil Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang dijatuhi sanksi disiplin di 2018 ada 163 orang,” kata Ketua MA, Hatta Ali.

Hatta menyebut, MA saat ini memiliki 30.999 personel. Mereka tersebar di 910 Satuan Kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pengawas MA, sampai Desember 2018, jumlah pengaduan yang masuk mencapai 2.809 pengaduan. Seluruh pengaduan tersebut, telah ditindaklanjuti, dengan rincian, 1.134 pengaduan telah selesai diproses, dan 1.675 pengaduan masih dalam proses penanganan. “Saya menyadari, apa yang selama ini dicita-citakan oleh MA untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, belum sepenuhnya tercapai, salah satunya adalah di bidang integritas aparatur,” tandasnya.

Beberapa kasus, yang sempat menjadi perhatian publik terkait integritas aparatur peradilan di 2018 adalah, penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap hakim dan aparatur pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang, Medan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Serta penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terhadap Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

“Walaupun jumlah aparatur peradilan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum relatif lebih kecil dibandingkan jumlah keseluruhan aparatur peradilan seluruh Indonesia yang mencapai kurang lebih 31.000 orang. Namun, MA tetap tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi aparatur peradilan yang melakukan perbuatan tercela,” tandasnya.

Atensi yang lebih besar oleh publik, ketika ada aparatur peradilan yang tertangkap dan terbukti melakukan tindak pidana, khususnya Korupsi, menjadi bukti bahwa MA adalah instansi yang terhormat. Hatta menyebut, publik menilai, tidak seharusnya MA dicemari oleh perbuatan-perbuatan tidak terhormat oleh aparaturnya. “Tentu ini akan menjadi pekerjaan kita ke depan, di bidang pengawasan, agar hal yang terjadi di 2018 tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Lihat juga...