Tak Bersertifikat, BKIPM Musnahkan 29 Kg Produk Perikanan Malaysia

Editor: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Padang, Provinsi Sumatera Barat, melakukan pemusnahan produk perikanan bawaan penumpang pesawat dari Malaysia karena tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) dari negara asal, Rabu (12/12).

Produk perikanan yang dimusnahkan itu, berat totalnya mencapai 29 kilogram yang merupakan hasil penahanan sejak bulan Agustus hingga Desember 2018.

Kepala BKIPM Padang, Rudi Barmara, mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, agar aman untuk dikonsumsi manusia dan agar tidak tersebar Hama dan Penyakit Ikan dari luar negeri ke wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Ia menjelaskan, 29 kilogram produk perikanan tersebut ditahan dari penumpang pesawat yang membawa barang tentengan di Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM). Jenis produk perikanannya yakni ikan beku, udang segar, ikan teri dan ikan kering.

“Jadi produk perikanan itu kita tahan dari penumpang yang membawa barang tentengan, dan beratnya beragam mulai dari 0,5 kilogram – 11 kilogram,” katanya, Rabu (12/12/2018).

Rudi menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan juga ada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta Permen KP No.46 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan yang Masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, produk tentengan yang boleh masuk itu tidak boleh melebihi 25 kilogram serta perlu adanya Sertifikat Kesehatan Ikan/Health Certificate (HC).

Menurutnya, apabila melebihi 25 kilogram, maka BKIPM menilai hal tersebut masuk sebagai produk perikanan impor. Namun untuk menjadi produk impor harus memiliki izin dan surat-surat lengkap sebagai pihak yang melakukan produk impor.

“Setiap barang yang masuk ke BIM itu harus melalui pemeriksaaan X-Ray. Jadi untuk barang yang mencurigakan harus dibongkar. Nah, pas menemukan produk perikanan dari luar negeri yang ternyata tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan/Health Certificate (HC), seperti halnya ikan kering dan ikan teri ini, ya kita tahan. Kepada penumpang kita berikan sosialisasi,” katanya.

Rudi mengaku, pemusnahan produk perikanan tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan kali ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh BKIPM Padang. Sebelumnya pada bulan Juli 2018 juga telah dilakukan pemusnahan terhadap produk perikanan asal Malaysia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dari negara asal.

Sebelumnya, BKIPM Padang juga telah memusnahkan produk perikanan ilegal yang tidak hanya dari Malaysia, tetapi juga datang dari Singapura, yang dilakukan pada Juli 2018 lalu. Ketika itu, BKIPM produk perikanan yang dimusnahkan yakni jenis ikan kering dan ikan asin mencapai 30,174 kilogram.

Rudi menegaskan, penyitaan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, agar aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak membahayakan kelestarian sumbar daya ikan serta lingkungan sehingga perlu dilakukan pengendalian.

Ia menjelaskan, keberhasilan BKIPM menyita barang tersebut, karena setiap barang yang masuk ke BIM harus melalui pemeriksaaan X-Ray. Sehingga, barang yang mencurigakan harus dibongkar.

“Jadi kalau barang – barang bawaan penumpang dinilai perlu ditahan, maka harus kita tahan,” tegasnya.

Lihat juga...