Tangani Perkara Sensitif, MA Bina Empat Peradilan di DKI

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se-wilayah DKI Jakarta, yakni Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer, mengikuti acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial dari Pimpinan Mahkamah Agung (MA). Pembinaan itu dilakukan karena tugas aparatur pengadilan di wilayah DKI Jakarta sangat berat dan perkara-perkara yang ditangani sangat sensitif.

Sebanyak 385 peserta yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris dari Pengadilan Tingkat Pertama serta Pengadilan Tingkat Banding di wilayah DKI Jakarta, juga para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

“Pembinaan di Jakarta ini merupakan pembinaan yang kedua kalinya di tahun 2018. Sebelumnya dilakukan pada bulan Maret 2018. Hal ini dilakukan karena tugas aparatur pengadilan di wilayah Jakarta sangat berat dan karena perkara–perkaranya sangat sensitif,” kata Ketua MA, M. Hatta Ali, SH, MH, di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Hatta Ali mengingatkan kepada seluruh hakim apabila sudah merasa berat dalam menjalankan tugas atau banyak godaan, untuk segera mengajukan pengunduran diri guna ditempatkan di tempat lain. Hatta mengatakan, hal itu disebabkan karena masih adanya aparatur pengadilan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun ini, khususnya di DKI Jakarta.

“Banyaknya capaian yang telah diraih oleh Mahkamah Agung, baik prestasi ataupun inovasi menjadi sirna oleh segelintir orang yang melakukan penyimpangan, Seperti pepatah yang mengatakan, nila setitik rusak susu sebelanga. Maka, saya juga menyarankan agar promosi dan mutasi hakim, panitera dan sekretaris serta pejabat eselon I melalui fit and proper test,sehingga regulasi tentang pengawasan menjadi prioritas yang utama,” ujarnya.

Acara pembinaan  juga dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung. Ketua MA juga meminta agar setiap aparatur bisa saling mengingatkan satu sama lain tentang kode etik hakim dan pegawai.

“Perlu ada sinergi dan saling mengingatkan satu sama lain tentang kode etik, perilaku hakim, serta pegawai. Hal ini tentu bisa menghindari agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang sering dilupakan,” ungkapnya.

Hatta Ali menyebutkan, dunia peradilan kembali menjadi sorotan karena sejumlah hakim terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga korupsi. Hal inilah yang menjadi perhatian MA ke depan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

“Adanya sejumlah hakim yang tertangkap KPK karena diduga terlibat kasus korupsi, merupakan pukulan bagi dunia peradilan kita. Untuk itu perlu pembina dan pengawas yang lebih maksimal ke depan,” sebutnya.

Lihat juga...