Tangerang Usul Revitalisasi Jalan Penyebab Macet

Ilustrasi -Dok: CDN

TANGERANG – Wakil Wali Kota Tangerang, H Sachrudin, mengusulkan agar Pemprov Banten bisa merevitalisasi jalan-jalan provinsi yang ada di wilayah itu, karena telah menjadi penyebab kemacetan.

“Kita akan tindak lanjuti terkait program prioritas, yang pertama itu jalan-jalan provinsi yang ada di wilayah Kota Tangerang, dipercepat pembangunannya. Kalau bisa dua tahun sudah kelar,” ujarnya, usai mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020, di Karawaci, Rabu (12/12/2018).

Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020, dibuka oleh Gubernur Banten, H Wahidin Halim, beserta Wakilnya, Andika Hazrumy.

Sachrudin juga menambahkan, selain infrastruktur jalan, sengketa tanah dan batas wilayah yang saling bersebelahan, tetapi menjadi persengketaan juga harus segera diselesaikan.

“Harus disinkronkan dengan program Provinsi Banten, mulai dari perizinannya, termasuk data-data seperti KTP dan lainnya,” tambahnya.

Dengan adanya FKP ini, Wakil berharap akan ada hasil dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masing-masing pemangku kepentingan dari kabupaten/kota yang ada di Banten.

“FKP ini kan tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, apa yang sebetulnya diinginkan masyarakat. Kita tampung, yang kemudian akan kita sesuaikan program Provinsi Banten dengan Kota Tangerang,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim, dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan tiga masalah, yaitu kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan wilayah.

“Mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan wilayah. Kita prioritaskan tiga hal itu,” ujar Gubernur.

Untuk menuntaskan tiga isu strategis yang menjadi prioritas, WH meminta kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota bekerja sama secara berjenjang dan terintegrasi.

“Intinya, kebijakan pembangunan ini harus berbasis kinerja dan berorientasi pada kebutuhan publik,” katanya. (Ant)

Lihat juga...