Terkait Seleksi CPNS, Ombudsman Terima 1.054 Laporan

Peserta tes SKD CPNS di Sikka saat antri mengikuti tes yang diselenggarakan di SMKN 1 Maumere. Foto: Ebed de Rosary

Keempat, panitia penyelenggara harus memberikan masa sanggah kepada peserta, untuk menyampaikan jika ada laporan keberatan terhadap hasil pada setiap tahapan seleksi.

Di sisi lain, laporan tersebut harus ditanggapi Panselnas dan panitia penyelenggara.

Kelima, bagian “call center” atau “help desk” setiap panitia penyelenggara yang sudah diumumkan ke publik harus aktif dalam memberikan jawaban atau tanggapan terhadap laporan masyarakat.

Keenam, perbaikan terhadap soal-soal yang dipergunakan dalam Tes CPNS 2018, harus dilakukan uji validasi dan uji reabilitas, agar tingkat kelulusan peserta dapat lebih optimal.

Ketujuh, pengadaan sarana dan prasarana harus disiapkan dengan matang dan melalui tahapan uji coba, agar dapat beroperasi optimal saat tes berlangsung. daerah itu membutuhkan banyak dukungan terutama biaya yang relatif besar.

Ia mencontohkan seperti untuk pembangunan satu embung kecil saja membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 miliar.

“Jadi kita masih butuh banyak dukungan terkait pembiayaan untuk mengatasi persoalan air ini,” katanya.

Andre menambahkan, selain embung, daerah setempat juga membutuhkan pembanguan sumber air yang ditampung dalam skala besar melalui bendungan.

Pembangunan bendungan, lanjutnya, merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan hingga saat ini sudah dialokasikan sebanyak tujuh bendungan untuk NTT.

Salah satu bendungan yang sudah tuntas dibangun yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, sedangkan yang sementara dibangun maupun hampir tuntas yakni Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka dan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu.

“Memang alokasi bendungan untuk kita masih terbatas karena untuk mengatasi kebutuhan air kita butuh sekitar 70 bendungan,” katanya. [Ant]

Lihat juga...