hut

Tertinggi dari 34 Provinsi, Pemprov DKI Raih Penghargaan IDI

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan, bahwa DKI Jakarta telah memperoleh nilai tertinggi dalam praktik demokrasi.  DKI Jakarta telah mendapatkan nilai di atas 80.

“Ini angka-angka yang dihasilkan di sini ditunjukkan bahwa dalam tiga aspek, aspek indeks kebebasan sipil, Jakarta di angka 87,73; indeks hak politik, 80,06; dan indeks lembaga-lembaga demokrasi 87,12. Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada,” kata Anies usai menerima penghargaan di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Kemudian orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta menganggap prestasi ini bisa jadi modal ke depan.

“Ini menunjukkan adanya kematangan dari masyarakat Ibu Kota di dalam berdemokrasi dan mudah-mudahan ini menjadi modal berharga ke depan,” ujarnya.

Anies berjanji akan terus mempertahankan prestasi tersebut. Bagi Anies, kematangan demokrasi di Ibu kota bisa berimplikasi ke banyak tempat.

“Bila di Ibu Kota ada kematangan di dalam berdemokrasi, di dalam menjalankan hak-hak dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto, mengatakan, baru ada empat provinsi yang indeks demokrasinya berkategori baik. Urutannya adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung.

Meski demikian, Suhariyanto menuturkan, tidak ada provinsi yang memiliki indeks demokrasi yang buruk. Dia berharap indeks tersebut dapat menjadi acuan bagi masing-masing pemerintah daerah.

“Dari 34 provinsi tidak ada yang di bawah 60. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut IDI berkategori buruk. Di sisi lain ada 4 provinsi berkategori baik, nilainya di atas 80,” sebut Suhariyanto.

Lalu Menko Polhukam Wiranto menuturkan, demokrasi di Indonesia dinilai sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah stabilitas yang terjaga.

“Sebenarnya Indonesia sudah lumayan, demokrasi tanpa stabilitas nggak mungkin. Stabilitas itu yang membuat demokrasi bisa berjalan,” sebut Wiranto.

Diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam (indepth study) dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.

IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi. Tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik (political culture) yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.

Hadir dalam kesempatan ini Menkopolhukam Wiranto, Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi Kalimatan Utara Irianto Lambrie, dan Kepala Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung Tarmin.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!