hut

UMKM Benteng Ekonomi Indonesia 

Editor: Mahadeva WS

Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kamar Dadang dan Industri (KADIN) Indonesia, Raden Tedy. Foto : Sri Sugiarti

JAKARTA – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), adalah benteng perekonomian Indonesia. Hal itu sudah terbukti saat krisis moneter melanda di 1989 silam. Saat krisis global terjadi, UMKM tidak ada yang mendapatkan dampaknya.

“UMKM menunjang ekonomi Indonesia, disaat ekonomi kita tidak baik. UMKM menyumbang  60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini luar biasa peran UMKM,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Usaha, Kamar Dadang dan Industri (KADIN) Indonesia, Raden Tedy, kepada Cendana News pada peluncuran Toko Indonesia (KOIN), Minggu (9/12/2018).

KADIN Indonesia, selalu mendorong pelaku UMKM untuk go ekspor. Hal itu dilakukan, karena hingga saat ini, UMKM masih menyumbang sekira 19 persen produk ekspor. “Jadi kedepan diharapkan banyak pelaku UMKM untuk go ekspor,” tandasnya.

Dari pengamatannya, dunia sekarang ini sedang mengalami revolusi industri. Mau tidak mau, pelaku usaha harus ikut serta, mengimbanginya atau berkolaborasi. “Tidak ada lagi istilah kenapa kemitraan harus dibuka. Kenapa pula barang atau produk UMKM, tidak bisa ekspor,” tambahnya.

Digitalisasi telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah fintech, sebuah inovasi di bidang jasa keuangan. Fintech di sisi lain, akan merusak sendi-sendi ekonomi. Tapi di satu sisi lain, akan menumbuhkan usaha dan menjadi peluang baru, dalam pengembangan bisnis UMKM.  Apalagi,  Indonesia menargetkan di 2019, lebih kurang 8 juta pelaku UMKM akan bermitra atau membuka usaha e-commerce sebagai dampak digitalisasi. “Hari ini  masih 4 juta pelaku UMKM yang mengenal e-commerce. Semakin banyak ecommerce negara kita, maka perekonomian kita dan jalur distribusi akan sangat membantu,” ujarnya.

Tedy menyebut, di Indonesia proses pemasaran produk tidak berjalan efisien, karena tidak optimalnya jalur distribusi barang produk UMKM. Untuk mengoptimalkannya, perwakilan KADIN di seluruh Indonesia dan luar negeri, sangat mendukung e-commerce digital. Perbankan, disebutnya, sangat mendukung UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan dari Bank Indonesia (BI) yang menegaskan, kredit untuk UMKM minimal 20 persen dari total kredit.

Namun nampaknya Tedy melihat, perbankan masih kesulitan mecari debitur dari UMKM. “Saat ini rasio kredit UMKM masih mencapai 18, 07 persen per September 2018. Ini masih dibawah rasio yang ditetapkan oleh BI,” tandasnya.

UMKM disebutnya, menyumbang 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah dan KADIN berharap, semakin banyak UMKM, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin menurun.

Lihat juga...