UP2KP Diminta Advokasi Imunisasi MR

138
Imunisasi, ilustrasi -Dok: CDN
JAYAPURA – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, meminta kepada Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), agar mengadvokasi capaian imunisasi measles, rubella dan polio (MRP) di provinsi tersebut.
“Unit itu juga diminta untuk menanyakan komitmen dari pemerintah kabupaten, khusus di bidang kesehatan terkait pelaksanaan PON XX 2020,” katanya di Jayapura, Minggu (2/12/2018).
Selain itu, juga menanyakan dukungan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, memberikan peringatan terkait penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan dan dana alokasi khusus, serta membuat checklist perekrutan pemenuhan tenaga kesehatan, lewat pelayanan kesehatan bergerak atau tenaga kontrak.
Ia menjelaskan, melakukan advokasi tentang komitmen pemerintah daerah terhadap cakupan imunisasi campak, measles, rubella dan polio (MRP), karena masih ada satu bulan untuk pelaksanaan MRP, yakni sejak 1-31 Desember 2018, agar dituntaskan.
Selain melakukan advokasi terhadap imunisasi MRP, validasi data juga harus dilakukan, karena sesuai data Pusdating di Pemerintah Pusat dengan daerah, tidak sama.
“Sebenarnya kita sudah kerja maksimal, mungkin yang belum imunisasi hanya beberapa anak saja, tetapi karena datanya tidak valid, akhirnya seakan-akan kita ini belum mencapai cakupan, padahal kita sudah jangkau semua anak-anak di Papua,” ucapnya.
Menurut Aloysius, sudah hampir 700 ribu anak di Papua sudah mendapat imunisasi MRP, data dari Pusdating yaitu satu juta anak berarti sisa 300 ribu anak yang belum diimunisasi MRP.
“Tapi kalau kita validasi data, bisa saja sudah tuntas atau mungkin saja tinggal sedikit anak yang belum diimunisasi MRP,” ujarnya.
Jika data terkait imunisasi tersebut, kata dia, bisa saja sisa anak yang belum mendapatkam imunisasi MRP sekitar 200 ribu anak.
Selain advokasi terkait validasi data cakupan imunisasi MRP, Kepala Dinas, Aloysius, juga meminta kepada unit agar menanyakan komitmen dari pemerintah kabupaten, khusus di bidang kesehatan terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020.
Selanjutnya, menanyakan dukungan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, apakah sudah ada dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait akreditasi rumah sakit dan puskesmas.
UP2KP juga harus memberikan peringatan, bahwa kemungkinan pada 2019 ini nanti ada auditor akan mengaudit pelaksanaan dana otonomi khusus, dan dana alokasi khusus (DAK) pelayanan kesehatan dasar, maupun rumah sakit rujukan pada beberapa kabupaten. Sehinga mereka harus menyiapkan laporan pertanggungjawabannya.
Membuat checklist perekrutan pemenuhan tenaga kesehatan lewat pelayanan kesehatan bergerak atau tenaga kontrak sudah dilakukan atau belum.
“Hal yang perlu didatangi dalam mengadvokasi beberapa poin ini yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit,” ujar mantan Kepala Puskesmas Koya ini.
Ia menambahkan, UP2KP diharapkan segera membentuk tim dan turun ke masing-masing kabupaten, untuk mengadvokasi beberapa poin yang sudah diuraikan. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...