Wilayah Perbatasan Garda Terdepan Penjaga Kedaulatan Bangsa

MANADO — Wilayah perbatasan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan dan cermin bukti harga diri bangsa.

“Wilayah perbatasan juga merupakan security belt yang menjadi benteng bagi tetap tegaknya NKRI,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut, Edison Humiang, saat menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI di Manado, Selasa (18/12/2018).

Menurut dia, posisi wilayah perbatasan yang demikian strategis mengharuskan adanya perlakuan khusus terhadap pengembangan wilayah ini.

“Pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilihat dalam konteks pembangunan yang normal dan sama seperti wilayah daratan,” ungkapnya.

Sejumlah persoalan berkaitan dengan wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian dan didiskusikan bersama untuk dicarikan solusi terbaik.

Secara politis, penetapan batas-batas terluar dari daerah-daerah di wilayah perbatasan belum begitu jelas, hal ini memberikan peluang terjadinya infiltrasi asing yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Di samping itu, kondisi keamanan yang sangat rawan berkaitan dengan kegiatan penyelundupan barang, narkoba dan psikotropika, uang palsu, jalur transit gerakan terorisme internasional, pembuangan limbah berbahaya, dan illegal fishing oleh nelayan asing dengan armada yang lebih canggih.

Persoalan lainnya, kata dia, yaitu jaringan telekomunikasi yang belum menjangkau secara merata di semua daerah perbatasan yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap informasi.

“Padahal kecepatan menguasai informasi merupakan suatu hal penentu bagi kemajuan di abad ini, apalagi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara,” ujarnya.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara dan laut bagi kegiatan mobilitas penumpang, barang dan jasa yang dapat menyebabkan masyarakat wilayah perbatasan terisolasi dari proses pembangunan.

“Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat wilayah perbatasan sangat tergantung pada kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lautan,” katanya.

Apabila kondisi alam tidak bersahabat menyebabkan masyarakat terperangkap pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kalaupun ada, harganya sangat tinggi. “Kondisi ini membuat masyarakat wilayah perbatasan hidup dalam kemiskinan serta keterbelakangan,” ujarnya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, mengatakan RUU tentang Daerah Kepulauan yang terdiri dari 11 Bab dan 45 Pasal ini dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan.

Selain itu juga RUU ini mampu menjaga dan mempertahankan karakteristik daerah kepulauan, mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan mampu menjadi pemicu bagi pembangunan dan menjawab segala persoalan-persoalan di daerah kepulauan yang saat ini masih terpinggirkan. Negara harus hadir di pinggiran ini sebagai negara kesatuan,” jelasnya. (Ant)

Lihat juga...