Yogyakarta Proses Uji Publik Kedua Data KSJPS

140
Ilustrasi Program KSJPS Kota Yogyakarta - Foto Istimewa

YOGYAKARTA – Dinas Sosial Kota Yogyakarta, siap menguji publik tahap dua, data calon penerima bantuan, program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019. Proses uji publik ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2018, untuk kemudian ditetapkan.

Uji publik tahap kedua, sudah dilakukan sejak akhir November, dan ditargetkan selesai pada 18 Desember. “Ada empat atau lima kelurahan per hari yang melakukan uji publik,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Bedjo Suwarno, Sabtu (8/12/2018).

Seluruh data verifikasi lapangan, dari setiap kelurahan, sudah masuk ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta, dan sudah diolah untuk dijadikan dasar uji publik tahap kedua. Dalam uji publik tahap kedua, Dinas Sosial menguji data sebanyak 24.760 Kepala Keluarga (KK). Mereka adalah, calon penerima program KSJPS 2019, yang terdiri dari 17.253 penerima KSJPS 2018, ditambah 7.507 KK usulan dari wilayah. Jumlah usulan dari wilayah yang diuji tersebut, lebih banyak dibanding usulan awal yang masuk ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang hanya sebanyak 7.488 KK.

“Pada uji publik tahap kedua ini, tidak ada lagi penambahan usulan baru. Hanya mengujikan data yang sudah kami verifikasi di lapangan sebelumnya,” tandas Bedjo.

Namun demikian, pada uji publik tahap kedua, dimungkinkan adanya pencoretan data calon penerima. Kebijakan tersebut diberlakukan, jika dalam verifikasi cepat diperoleh hasil, keluarga tersebut tidak memenuhi syarat menjadi penerima program.

Sebelumnya, Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Supriyanto, mengatakan, hasil uji publik yang telah diolah akan disampaikan ke Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, untuk ditetapkan sebagai penerima KSJPS 2019. “Kami targetkan pada pekan ketiga Desember akan diserahkan ke wali kota,” tandasnya.

Data penerima program KSJPS ditetapkan pada akhir Desember. Pada proses penetapan data KSJPS 2018, terdapat perbedaan dibanding tahun ini. Khususnya pada parameter atau indikator pendataan yang digunakan, menyesuaikan perkembangan dan kondisi di masyarakat.

Perubahan parameter tersebut di antaranya pada nominal pendapatan yang mengalami kenaikan, serta kenaikan rata-rata luas rumah tempat hunian dari sebelumnya lima meter persegi per orang menjadi delapan meter persegi per orang. Kemudian parameter, biaya atau tagihan listrik dari Rp50.000 per bulan menjadi Rp75.000 per bulan, dan penghasilan rata-rata anggota keluarga dari Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan, menjadi Rp423.815 per bulan. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...