2018, Hanya 77 Persen Serapan Dana Desa di Sikka

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Penyerapan dana desa untuk 147 desa yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sikka masih sangat minim di tahun 2018.  Hanya mencapai angka 77,6 persen saja dari total dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp125 miliar lebih.

“Dari tiga tahap pencairan dana desa sebesar Rp125 miliar lebih, dana yang dicairkan oleh desa hanya sebesar Rp97,04 miliar lebih saja,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray, S. Sos, Kamis (10/1/2019).

Dikatakan Robert, sapaannya, pencairan dana desa tahap I hanya dilakukan oleh 144 desa dan 3 desa tidak mencairkan. Tahap kedua 133 desa mencairkan dan 14 desa tidak mencairkan, sementara tahap ketiga menurun drastis, menjadi hanya 102 desa dan 45 desa tidak mencairkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka Robertus Ray. Foto: Ebed de Rosary

“Tahap pertama jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp25,002 miliar, tapi yang dicairkan hanya sebanyak Rp23,85 miliar. Tahap kedua jumlah dana sebanyak Rp50,005 miliar, tetapi yang dicairkan hanya sejumlah Rp43,65 miliar saja,” jelasnya.

Yang paling parah, pencairan tahap ketiga hanya Rp29,54 miliar saja dari total dana desa yang dialokasikan sebesar Rp50,005 miliar. Jika dihitung maka pencairan dana masih belum maksimal, dan ini sangat disayangkan, merugikan desa.

“Pencairan terlambat karena laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahap sebelumnya terlambat disampaikan. Ini yang menyebakan pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPN) Ende pun terlambat,” bebernya.

Selain itu, syarat pencairan dana desa tahap ketiga harus minimal 75 desa sudah menyelesaikan laporan realisasi APBDes tahap sebelumnya. Ini menyebabkan penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terlambat. Uang dari kas daerah pun terlambat ditransfer ke rekening desa.

“Ini yang menyebabkan uang ditransfer dari rekening KPN Ende ke rekening kas daerah pun terlambat, dan baru bisa dilakukan tanggal 13 Desember 2018. Otomatis dana yang ditransfer ke rekening desa pun terlambat,” jelasnya.

Selain itu, tandas Robert, setelah ditransfer ke rekening desa, uang tidak bisa dicairkan semua. Ini terjadi karena waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat terbatas. Dampaknya, desa tidak bisa menarik semua dana karena tidak bisa dipergunakan lagi.

“Uang tersebut tidak hilang dan tetap ada di rekening desa. Namun pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan terpaksa ditunda ke tahun anggaran 2019. Dana ini yang dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) desa,” ungkapnya.

Kepala Desa Pemana, La Ampo, kepada Cendana News mengatakan, dana desa pencairannya sebesar 20 persen di tahap pertama.  40 persen di tahap kedua dan tahap ketiga. Dana tahap kedua akan cair kalau realisasi anggaran tahap pertama mencapai 75 persen desa di Kabupaten Sikka.

“Kalau tidak mencapai 75 persen dari seluruh desa, maka pencairan dana tahap kedua belum bisa dicairkan. Ini yang menyebabkan desa lainnya yang sudah selesai laporannya harus menunggu hingga mencapai 75 persen desa,” ungkapnya.

Desa Pemana, sebut La Ampo, sebenarnya laporan realisasi penggunaan dana tahap kedua sudah selesai bulan September. Tetapi masih menunggu desa lain. Kalau dananya tidak dicairkan, maka akan ada temuan. Bila mau diambil, tentu tidak bisa direalisasikan secara keseluruhan.

“Untuk tahun 2018, Desa Pemana mendapatkan dana desa sebesar Rp700 juta lebih. Total dana yang mengalir ke Desa Pemana ditambah dengan Alokasi Dana Desa mencapai Rp1,2 miliar lebih,” ungkapnya.

Lihat juga...