25 Kasus Kekerasan Perempuan-Anak di Balikpapan Belum Tuntas

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Sri Wahyuningsih -Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Dari 136 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2018 di Balikpapan, masih ada 25 kasus yang belum terselesaikan. Pasalnya, pada tahun itu kasus kekerasan perempuan dan anak masih ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Balikpapan.

Pada 2019 ini, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), resmi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), guna menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Pembentukan unit khusus di bawah DP3AKB ini menggantikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Sebanyak 25 kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang belum tuntas itu diserahkan penanganan kasusnya ke UPTD PPA kami. Dan, sejak 2 hingga 17 Januari, ada 5 pengaduan kasus baru,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Sri Wahyuningsih, Senin (21/1/2019).

Ia menyebutkan, pengaduan kasus baru itu terdiri dari 2 kasus inces dengan 4 korban, dan 3 kasus KDRT dengan 3 korban. Kasus inces sendiri merupakan kasus pencabulan/persetubuhan dengan pelaku ayah kandung, dengan korbannya adalah anak kandung.

“Dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, sementara tidak mengalami kendala. Karena dijalankan dengan sinergi perangkat daerah lain, serta institusi lain, seperti lembaga penegakan hukum, yaitu UPPA Polres, Kejaksaan dan Pengadilan,” papar perempuan yang disapa Yuyun.

Tidak hanya itu, sinergi penanganan juga dilakukan dengan tenaga voluntir, pemerhati anak dan perempuan, seperti seksi perlindungan anak dan perempuan tingkat RT maupun komunitas pemerhati anak, yang bisa dilibatkan dalam penjangkauan atau pun pendampingan korban di lapangan.

“Juga bekerja sama dengan advokat dari POSBAKUMADIN Kota Balikpapan, dalam pendampingan hukum bagi klien. Sedangkan pendampingan psikis korban, UPTD PPA sudah dilengkapi dengan psikologis klinis juga,” katanya.

Sehingga, tidak ada kendala dalam penanganan, dan sumber daya manusia yang menangani juga sudah tersedia.  “Sehingga nggak ada kendala masalah, karena insyaallah SDM sudah lengkap dan jejaring kerja juga dilakukan,” kata Sri Wahyuningsih.

Pihaknya mengatakan, pembentukan UPTD sebagai implementasi perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

UU tersebut mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam menjalankan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam regulasi itu menyebut, bahwa kewenangan pemkab/pemkot dalam hal ini adalah penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak, yang memerlukan perlindugan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten dan kota.

“Maka, terhitung sejak 31 Desember 2018, layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Balikpapan tidak ada lagi.  Sebagai pengganti peran fungsinya, Pemkot Balikpapan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),” ujar Sri Wahyuningsih.

Kendati terjadi perubahan nomenklatur, UPTD PPA masih menggunakan alamat lokasi dan nomor pengaduan 24 jam yang sama.

“Masyarakat yang ingin membuat pengaduan atau memberikan informasi dapat  mengunjungi Jalan Milono, bekas Kantor Peternakan di kawasan Gunung Pasir tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Balikpapan. Untuk nomor telpon pengaduan  yang dapat dihubungi adalah 0821-5285-8026,” pungkasnya.

Lihat juga...