Akhirnya Pemprov Papua Bayarkan Hak Guru

194
Ilustrasi [CDN]

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai membayarkan hak-hak guru SMA dan SMK di 2019. Hak para guru tersebut, sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, mengatakan, di tahun ini, hak guru akan dibayarkan oleh Pemprov. Pemprov sudah menyiapkan anggarannya di APBD 2019. “Sedangkan terkait hak guru pada 2018, telah diterbitkan surat edaran gubernur kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk membayar tunjangan guru,” katanya, Sabtu (26/1/2019).

Menurut Hery, gaji guru pada 2018 sudah dibayar oleh Pemprov. Sementara untuk tunjangan seperti uang lauk pauk dan tambahan penghasilan, merupakan kewajiban pemkab dan pemkot untuk membayarkannya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan guru SMA dan SMK berstatus Aparatur Sipil Negera (ASN). Pembayaran hak-haknya menjadi tangung jawab provinsi. Sedangkan untuk pegawai honorer, yang diangkat dengan SK bupati tetap menjadi tangung jawab kabupaten. “Guru-guru SMA-SMK yang ditangani oleh Pemprov Papua pascapelimpahan kewenangan pendidikan menengah sejak awal Januari 2018 tersebut tidak diiringi dengan pelimpahan anggaran,” katanya.

Lukas menyebut, hal itu kemudian menjadi persoalan. Antara provinsi dan kabupaten saling melempar tanggung jawab. Apalagi Dana Alokasi Umum (DAU), untuk pembayaran hak guru-guru tidak ditambah oleh Pemerintah Pusat, sehingga pihak pemprov terpaksa berutang guna membayar hak guru. “Terkait pembayaran hak guru-guru tersebut, jika sudah dianggarkan oleh masing-masing Ppemkab, maka bisa direalisasikan pembayarannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, tunjangan guru SMA dan SMK di Papua untuk 2018 belum dibayarkan. (Baca: /2019/01/guru-di-serui-belum-terima-tunjangan-2018.html) (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...