hut

Audit BPK, Pimpinan OPD di Papua tak Boleh Menghindar

WAMENA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Yohanis Walilo, mengimbau pimpinan dan bendahara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menghindar dari auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua.

Sekda Yohanis Walilo, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan, selama 30 hari ke depan pada awal Januari 2019, BPK akan melakukan audit pendahuluan belanja Pemkab Jayawijaya.

Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, pimpinan dan bendahara OPD dilarang meninggalkan tempat tugas agar bisa menyerahkan laporan yang dibutuhkan oleh auditor BPK.

“Saya imbau seluruh pimpinan SKPD dan bendahara harus ada di tempat untuk memberikan keterangan ketika dibutuhkan. Auditor BPK biasanya 30 hari atau satu bulan,” katanya lagi.

Ia mengatakan auditor BPK akan melakukan pengecekan penggunaan anggaran pemkab tahun 2018 lalu.

“Harapan kami kepada pimpinan dan bendahara di masing-masing OPD, laporan yang disampaikaan harus sesuai dengan progres masing-masing OPD,” katanya pula.

Usai pemeriksaan awal atau audit pendahuluan, auditor BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci lagi pada bulan berikutnya, terkait penggunaan anggaran.

“Baru pemeriksaan awal, nanti setelah ini akan dilakukan audit lagi lebih rinci,” katanya lagi. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!