Bawaslu Banyumas Investigasi Dana Kampanye 0 Rupiah

Editor: Satmoko Budi Santoso

772

PURWOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas menyatakan, akan menginvestigasi dua partai politik (parpol) serta satu pasangan capres-cawapres yang dana kampanyenya dilaporkan Rp 0 dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Dua parpol yang dana kampanye Rp0 yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda, serta capres-cawapres nomor urut 01, yaitu Jokowi-Maʼruf Amin.

Komisioner Bawaslu Banyumas Bidang Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Yon Daryono, Jumat (4/1/2019) mengatakan, masa kampanye sudah berlangsung 3,5 bulan, sehingga perlu diinvestigasi bagi parpol yang melaporkan dana kampanye Rp 0. Bawaslu juga akan mencocokkan laporan tersebut dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye di Polres Banyumas.

ʺKita akan cross check dengan STTP di Polres Banyumas untuk kegiatan parpol tersebut dan sepengetahuan kami, SPI sudah beberapa kali mengadakan kegiatan. Logikanya, untuk menggelar suatu pertemuan, pasti ada biaya, baik untuk konsumsi, spanduk atau banner dan lainnya,ʺ terangnya.

Selain itu, beberapa parpol yang nilai dana kampanyenya sangat sedikit juga akan dilakukan investigasi. Misalnya Partai Hanura yang hanya Rp 2,4 juta dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dana kampanyenya hanya Rp 1,5 juta.

Bawaslu juga mempertanyakan dana kampanye pasangan capres nomor urut 01. ʺSudah 3,5 bulan masa kampanye, apakah tidak ada dana yang dipakai untuk sosialisasi capres 01, atau sumbangan dari relawan, simpatisan? Karena dana kampanyenya masih Rp 0,ʺ tegasnya.

Yon mengingatkan, Bawaslu akan menyurati KPU Banyumas atas temuan tersebut. Ada sanksi pidana yang mengancam parpol jika terbukti melakukan kebohongan tentang dana kampanye, yaitu caleg yang jadi dari partai tersebut akan dicoret dan tidak dilantik sebagai anggota DPRD.

ʺLaporan dana kampanye ini ada tiga tahap, pertama laporan awal, kemudian LPSDK dan laporan akhir. Jika sampai akhir dana kampanye masih Rp 0, dan jika ternyata terbukti melakukan kebohongan, maka bisa dicoret. Ibaratnya, mau menjadi pejabat kok dari awal sudah melakukan kebohongan tentang dana kampanye,ʺ jelas Yon.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Banyumas, dr. Budhi Setiawan menjelaskan, dana kampanye Jokowi masih Rp 0, karena memang belum ada kegiatan sosialisasi ataupun kampanye dari capres. Selama ini, yang bergerak sosialisasi adalah para caleg PDIP Banyumas dan pada setiap kegiatan, caleg diharuskan untuk mensosialisasikan capres nomor 01.

ʺPak Jokowi memang belum ada gerakan sama sekali di Banyumas. Beliau juga belum pernah datang ke sini dalam konteks kampanye, banner dan poster juga belum ada. Yang terjadi adalah para caleg PDIP yang mengkampanyekan Pak Jokowi. Nanti sekitar akhir bulan Januari, baru muncul anggaran, untuk pembuatan posko pemenangan dan sebagainya. Jadi sekarang memang benar-benar masih Rp 0,ʺ terangnya.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banyumas, Fitria Agustina, mengatakan, kampanye yang dilakukan caleg tidak selalu menggunakan biaya. Ia mengakui, ada beberapa kali pertemuan, namun semua itu tanpa biaya. ʺUntuk baliho caleg PSI di Jalan Raya Baturaden, itu caleg DPR RI dan laporannya dibuat oleh PSI pusat,ʺ katanya.

Ketua Partai Garuda Banyumas, Isnaeni, saat dikonfirmasi mengatakan, model kampanye dilakukan dengan gerakan senyap, karena untuk pemilu kali ini hanya ada dua caleg dari Partai Garuda dan hanya terkumpul di satu dapil. Sehingga sama sekali tidak ada pemasangan atribut partai di luar yang dipasang oleh KPU.

 

Baca Juga
Lihat juga...