BI Purwokerto: Penyaluran BPNT Serentak, Picu Inflasi

PURWOKERTO – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jika penyalurannya dilakukan serentak, dipastikan akan memicu terjadinya inflasi. Sebab, pembelian beras dan kebutuhan pokok lainnya yang dilakukan secara bersamaan, yaitu setelah warga menerima BPNT, bisa menyebabkan harga sembako mengalami kenaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Agus Chusaini, Kamis (24/1/2019). Karenanya, BI mengimbau, agar penyaluran BPNT dilakukan bertahap, sehingga tidak terjadi gejolak harga di pasaran.

ʺPenyaluran BPNT sebagai pengganti bantuan beras sejahtera (rastra), sebaiknya dilakukan secara bergiliran, sehingga tidak terjadi pembelian beras dalam jumlah besar di pasar, yang bisa memicu kenaikan harga. Kita sudah sampaikan hal tersebut kepada pemerintah daerah serta perbankan,ʺ jelasnya.

Dalam program BPNT ini, pemerintah menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp120 ribu kepada masing-masing keluarga miskin. Uang tunai tersebut disalurkan melalui rekening masing-masing keluarga miskin.

Namun, warga miskin penerima bantuan tidak bisa mencairkan dana dalam bentuk uang tunai, tetapi harus dibelikan sembako. Hanya saja, beras yang disalurkan melalui program BPNT ini bukan beras yang diambil dari gudang Bulog. Namun oleh pihak penyelenggara BPNT di Kabupaten Banyumas, beras diambil dari stok beras yang ada di pasaran umum.

”Kita juga sempat mempertanyakan hal ini pada penyelenggara program BPNT di Kabupaten Banyumas. Tetapi, memang tidak ada kewajiban bagi penyelenggara program untuk membeli beras dari Bulog, sehingga penerima BPNT diberi keleluasaan untuk memilih, karena terkadang stok beras dari Bulog kualitasnya tidak terlalu bagus,” terangnya.