Cadangan Menipis, Perlu Alternatif Energi Terbarukan

Editor: Satmoko Budi Santoso

170

MALANG – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), terus mematangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk mendengar masukan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam, menyebutkan, kondisi cadangan energi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena masih bergantung pada energi fosil. Energi fosil sendiri semakin lama bukan semakin banyak, tetapi justru semakin berkurang. Seperti halnya batu bara maupun minyak bumi.

“Bahkan oleh para pakar diprediksi, 50-70 tahun yang akan datang, kita sudah tidak lagi memiliki energi fosil tersebut,” ujarnya, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) pembahasan RUU EBT di Universitas Brawijaya, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, kehadiran UU EBT ini sangat dibutuhkan terutama bagi investor maupun pengusaha yang ingin bekerja di bidang energi terbarukan. Karena selama ini, kebanyakan dari mereka masih khawatir jika peraturannya hanya sebatas peraturan menteri yang sewaktu-waktu bisa berubah.

“Dengan adanya UU ini, berarti sudah ada kepastian hukum. Inilah yang ditunggu oleh para investor yang ingin bekerja di bidang energi,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam (kanan) bersama Rektor UB, Nuhfil Hanani – Foto: Agus Nurchaliq

Memang energi baru terbarukan ini harganya agak mahal, seperti Perusahaan Listrik Tenaga Bayu yang ada di Sulawesi Selatan itu harganya sudah tinggi. Padahal kalau menggunakan energi fosil, tentu harganya lebih murah.

“Karena menggunakan teknologi, harganya memang mahal. Tapi energi EBT semakin lama akan semakin murah. Maka, harus ada intervensi pemerintah untuk itu,” terangnya.

Lebih lanjut, Ridwan menyebutkan, RUU EBT merupakan RUU inisiatif dari DPR yang sudah diplenokan di DPR RI dan ditugaskan kepada komisi VII untuk membahas bersama pemerintah.

“Sambil kami menunggu surat perintah dari presiden kepada menteri untuk membahas, maka waktu ini kami gunakan untuk mencari masukan terutama dari perguruan tinggi. Alhamdulillah UB adalah universitas pertama yang kami datangi untuk mendapatkan masukan terkait RUU EBT. Selain itu kemarin kami sudah mengundang rapat dengar pendapat umum dari beberapa perguruan tinggi di kantor DPR,” tandasnya.

Selama masa jabatan DPR RI 2014-2019 yang akan berakhir pada bulan September, diharapkan RUU ini bisa selesai.

Sementara itu, beberapa pakar dari UB menyambut baik RUU EBT yang telah diinisiasi oleh DPR RI. Hanya saja, menurut mereka, masih banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum RUU EBT ditetapkan menjadi UU.

Pakar hukum tata negara sekaligus dosen Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M. Hum, menyampaikan, bahwa dari aspek hukum ada beberapa hal yang harus dikritisi terkait RUU EBT. Dari aspek hukum yang perlu dikritisi adalah terkait dengan penjualan, dimana ada kewajiban negara untuk membeli hasil energi baru dan terbarukan dari masyarakat, khususnya dari badan usaha.

“Yang saya khawatirkan adalah nanti dari aspek kerugian negara. Apabila terjadi misalnya, harganya terlalu mahal, padahal negara sudah menandatangani kontrak untuk membeli. Akhirnya, negara kan tidak bisa bergerak. Jadi ini yang juga perlu hati-hati. Karena memang, kalau tidak negara yang membeli, siapa lagi yang akan membeli agar EBT tidak mubazir,” ungkapnya.

Apabila dalam UU ditentukan bahwa negara harus membeli, lanjutnya, kemudian nanti ada suatu kondisi dimana harganya tinggi, maka negara akan rugi.

“Selain itu, kalau suatu saat negara tidak mampu membeli sedangkan masyarakat sudah produksi, apa tanggung jawab negara kepada masyarakat? Nanti negara bisa dituntut,” jelasnya.

Lebih lanjut, dosen teknik elektro bidang energi UB, Dr. Ir.  Sholeh Hadi Pramono, MS, menyatakan, selama ini Indonesia masih memanfaatkan energi fosil. Konsekuensinya energi fosil lama kelamaan akan habis. Sehingga energi baru dan terbarukan menjadikan alternatif untuk dikembangkan.

“Untuk itu pemerintah harus bijak. Potensi sumberdaya kita sebagai sumber energi untuk keperluan penyediaan energi listrik semakin tahun semakin terbatas. Alternatif energi baru dan terbarukan ini yang harus dimunculkan,” ucapnya.

Berbagai upaya harus dilakukan baik dari aspek industri yang akan menghasilkan perangkat untuk menunjang maupun pihak yang akan menjadi pengelola untuk energi baru dan terbarukan. Kemudian untuk pengguna juga perlu dilibatkan termasuk pemerintah.

“Jadi dari berbagai pihak harus semua dilibatkan untuk kelangsungan operasional energi baru dan terbarukan. Kita tidak boleh menyerah dan harus tetap berikhtiar membuat produk teknologi yang sekiranya layak untuk bisa menggantikan energi fosil,” tuturnya.

Dosen Fakultas MIPA UB, Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D. menyampaikan, terkait dengan RUU EBT sebenarnya sudah bagus, hanya saja masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Terutama terkait dengan asas dan tambahan energi baru yang ada.

“EBT yang terbesar di Indonesia saat ini adalah dari energi Hydro dan energi Geothermal atau energi panas bumi. Bahkan di dunia, potensi geothermal kita nomor satu yakni sekitar 40 persen,” sebutnya.

Energi Geotermal ini sebenarnya banyak sekali hal yang perlu digalakkan. Hanya saja ini belum secara bijak ditanggapi oleh para pemangku kepentingan.

Sementara itu, rektor Universitas Brawijaya, Nuhfil Hanani, menyambut baik kedatangan anggota DPR RI yang ingin mendengar masukan dari para akademisi UB terkait RUU EBT.

“Kami dari pihak UB tentunya sangat mendukung adanya UU EBT, meskipun sebenarnya hal sudah agak terlambat. UU EBT seharusnya sudah ada sejak dulu,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...