Capaian Imunisasi MR di Sumbar Hanya 41 Persen

Editor: Satmoko Budi Santoso

159

PADANG – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat, hingga 31 Desember 2018 capaian imunisasi measles and rubela (MR) hanya 41,61 persen dari target 1,5 juta anak.

Rendahnya capaian imunisasi MR ini disebabkan masih ragunya masyarakat untuk melakukan imunisasi terhadap anak-anak.

Konsultan UNICEF, Asmaniar Saleh, mengatakan, jumlah anak yang telah diimunisasi MR di Sumatera Barat sebanyak 630.326 orang anak.

Jumlah itu sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu 1,5 juta anak di tahun 2018.

“Sebaran rubela akan lebih meningkat jika kita melakukan imunisasi secara maksimal. Hal inilah yang menjadi konsen kita di Sumatera Barat. Terlihat sangat rendah capaian imunisasi MR di Sumatera Barat, ada 800 ribu lebih anak yang belum diimunisasi,” katanya di Padang, dalam rapat imunisasi MR, Selasa (8/1/2019).

Ia menyebutkan, rendahnya capaian imunisasi MR di Sumatera Barat memposisikan Provinsi Sumatera Barat di uratan paling bawah yakni 33 dari total jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi dalam capaian target imunisasi sepanjang tahun 2018. Sementara daerah yang berada di urutan paling rendah yaitu Provinsi Aceh.

“Suatu hal yang sangat disayangkan, masih banyak anak-anak di Sumatera Barat yang belum mendapatkan imunisasi MR. Saya menyadari bahwa usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sosialisasi imunisasi MR telah maksimal. Saya berharap pada tahun 2019 ini lebih ditingkatkan lagi sosialisasi imunisasi MR, sehingga ancaman campak dan rubela bisa diatasi,” harapnya.

Sementara itu, melihat dari kondisi faksin rutin baru mencapai 65 persen. Jadi kalau faksinasi rutin itu dilakukan, dan bisa 90 persen, berarti rubela yang akan mengendalikan diri seseorang, sulit diserang penyakit karena telah ada kekebalan tubuh.

Nasrul menyebutkan, seandainya terjadi campak dan rubela, maka yang pertama faksin rutin perlu ditingkatkan. Kedua bagi mereka yang terkena kasus rubela terutama yang ibu hamil, dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mengatakan, mubah untuk ibu itu menggugurkan janin bayinya. Tapi dengan syarat usia janin bayi memasuki kandungan di bawah 120 hari.

Untuk itu, ia menyatakan, meskipun Sumatera Barat menempati posisi kedua terbawah dari seluruh provinsi Indonesia, namun hal itu adalah realita yang ada di tengah masyarakat.

“Saya yakin Dinas Kesehatan sudah bekerja maksimal. Namun itulah kenyataannya. Pencapaian target realisasi hanya 41 persen lebih. Nomor dua terbawah,” ujarnya.

Nasrul Abit menegaskan, salah satu penyebab rendahnya realisasi target itu dikarenakan masyarakat memang masih ada yang ragu tentang kebenaran atau sumber dari vaksin itu, apakah boleh secara agama atau tidak.

“Rekomendasi MUI adalah boleh, tidak wajib karena kehalalan. Hal itu membuat masyarakat masih ragu. Untuk itu, kita minta kepada dinas kesehatan dan dinas pendidikan tidak boleh memaksakan melakukan imunisasi. Bagi yang mau silakan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wagub Nasrul Abit mengatakan, pihaknya akan mendorong Kemenkes untuk mencari vaksin yang halal sehingga bisa diterapkan di Sumatera Barat, tanpa ada keraguan dan penolakan. “Ini usul dari Ketua MUI Sumbar agar pemerintah mencari vaksin yang halal. Kita akan dorong itu,” tegasnya.

Nasrul Abit pun meminta dinas kesehatan dan masyarakat supaya memaksimalkan imunisasi yang telah diperbolehkan secara agama kepada anak-anak agar daya tahan tubuh anak bisa meningkat, seperti imunisasi difteri dan lainnya.

Sementara, Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Ghazahar, yang tampil dalam acara itu menegaskan bahwa vaksin MR tidak halal sehingga dia merekomendasikan agar pemerintah mencari vaksin yang halal.

“Sekarang kita didesak mencapai target imunisasi sementara barangnya haram. Di Sumbar ini tidak akan bisa, maka pemerintah harus cari vaksin yang halal. Pemerintah sendiri saya dengar tidak berusaha mencari. Padahal, bisa mencoba ke Belgia, Italia atau lainnya. Ini belum dilakukan,” tegasnya.

Sikap MUI, menurut Buya Gusrizal sudah jelas. Pihaknya tidak melarang pemerintah melakukan imunisasi, namun tidak boleh dipaksa.

“Silahan saja lakukan sosialisasi atau imunisasi sekalipun. Tapi jangan dikurung siswa di sekolah dan kemudian disuntik tanpa ada persetujuan dari orang tuanya. Anak adalah tanggungjawab orang tua,” tegasnya.

Baca Juga
Lihat juga...