Dana Bagi Desa Tertinggal Diminta Dinaikan

Editor: Mahadeva

190

MAUMERE – Alokasi dana desa untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal di tahun ini diminta dinaikan. Hal itu mengikuti ketentuan pemerintah di 2018 yang menyebut, desa tertinggal dan sangat tertinggal mendapatkan dana desa lebih besar, dibandingkan desa berkembang dan desa mandiri.

“Kebijakan penetapan persentasi alokasi affirmasi pagu dana desa bagi desa tertinggal, sangat tertinggal sekiranya dapat dinaikkan dari tiga persen menjadi lima persen,” harap Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, Sabtu (26/1/2019).

Dengan alokasi dana yang lebih besar, diharapkan desa tertinggal dan sangat tertinggal, bisa mengejar ketertinggalannya. Sementara, bila semua desa mendapatkan dana yang sama, dirasa kebijakannya tidak adil. “Di kabupaten Sikka saja ada 62 desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Tentunya dengan dana yang lebih besar, mereka diharapkan bisa menggenjot pembangunan di desa dan pekerjaannya dilaksanakan oleh amsyarakat di desa tersebut,” tambahnya.

(kiri-kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati bersama Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, Bupati Ende Marsel Petu dan Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon – Foto : Ebed de Rosary

Robi meminta, pemerintah pusat mengatur lagi persentase pencairan dana desa. Selama ini, pencairan dana desa melalui tiga tahap, 20 persen untuk tahap pertama dan 40 persen untuk tahap kedua dan ketiga. “Kami minta kepada menetri Keuangan agar persentase pencairan dana desa tahap pertama dan kedua lebih besar dari tahap ketiga. Ini penting untuk dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di desa,” tegasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, penggunaan dana desa sudah baik. Hanya saja, pihaknya masih menunggu desa yang belum selesai memberikan laporan. Hal itu membuat pencairan dana menjadi terlambat. “Nah, untuk 2019, hal ini tidak akan terjadi, sebab yang sudah selesai dan baik laporannya pasti dibayar lebih dahulu. Kita sudah menemukan caranya, jadi semua berlomba-lomba, kalau baik semuanya akan lebih cepat lagi,” jelasnya.

Sri Mulyani mengklaim, Dirinya tidak pelit mengeluarkan dana. Hanya saja, tetap akan teliti dalam kebijakan mengeluarkan dana. Bila penggunaan dan laporannya tidak benar, maka dana tidak akan dicairkan meskipun kepala desa ke Jakarta menemui dirinya.

“Saya Menteri Keuangan, tapi saya nggak pelit dan menahan duit, tapi saya teliti melihat hasilnya. Tapi kalau nggak ada hasilnya, dana tidak saya keluarkan. Mau bapak kepala desa ke Jakarta mau bertemu saya sekalipun, saya enggak akan  layani. Nggak perlu datang ke Jakarta, nggak ada gunanya itu,” tegasnya.

Diharapkan, di 2019 ini permasalah anak kurang gizi menjadi salah satu program di desa. Pencegahan kurang gizi dan stunting diharapkan menjadi prioritas pemerintah desa.  “Semakin anak-anak kita mengalami kurang gizi apalagi pada usia 0 sampai lima tahun, maka anak ini walaupun umur 10 tahun dikasih makan telur banyak atau disekolahkan dengan sekolah yang luar biasa baik, Dia tidak akan bisa berkembang. Sesudah umur lima tahun otak manusia tidak bisa berkembang. Jadi kita itu harus memperhatikan semua ibu-ibu yang sedang hamil sampai melahirkan hinggai usia tiga tahun pertama tidak boleh anaknya kurang gizi. Saat itu merupakan masa penting untuk pembentukan otak. Kalau tidak terbentuk pada tiga tahun pertama, mau dikejar pun, percuma,” tuturnya.

Seluruh kepala desa diminta Sri Mulyani untuk perhatikan gizi anak-anak dan ibu yang sedang hamil. Oleh karenanya, Posyandu dan Polindes, menjadi sarana dan prasarana yang sangat penting di 2019. “Para kepala desa wajib, menyampaikan laporan seberapa tepat jumlah anak kurang gizi berkurang, untuk bisa mencapai target nasional. Berapa jumlah anak-anak yang masih disebut stunting itu, kira-kira mendekati 30 persen atau tidak, dari sebelumnya 37 persen,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...