DKP Aceh Barat Verifikasi Nelayan Penerima BBM Bersubsidi

178
Ilustrasi - Nelayan - Dok: CDN

MEULABOH – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat, melakukan verifikasi terhadap seluruh nelayan penerima manfaat Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi, untuk menyesuaikan jumlah kuota yang ada.

Kepala DKP Aceh Barat, Ridwan, di Meulaboh, mengatakan, pihaknya telah mulai melakukan verifikasi seluruh data nelayan dan telah tuntas sekitar 85 persen, untuk kemudian disesuaikan dengan jumlah kuota BBM solar subsidi per bulannya.

“Verifikasi telah kami mulai beberapa hari lalu. Siang malam kami kerjakan, karena saat ini nelayan sedang heboh dengan kelangkaan bahan bakar. Sebenarnya kalau saya lihat bukan langka, nelayan kita tidak sabar saja,” katanya, Minggu (6/1/2019).

Ridwan memaparkan, kuota BBM solar subsidi untuk nelayan di Kabupaten Aceh Barat adalah 152 kilo liter (Kl) per bulan. Jumlah tersebut sebenarnya diperkirakan lebih dari cukup, hanya saja tidak diketahui letak persoalan, sehingga terjadi kelangkaan.

Dari data tersebut, pihaknya belum memiliki data yang riil terhadap jumlah penerima manfaat, atau nelayan yang diberikan rekomendasi secara rutin mengambil bahan bakar di Stasiun Bahan bakar Umum (SPBU) maupun di SPDN.

Kondisi tersebut membuat kerancuan data secara menyeluruh ketika dipadukan dengan jumlah kuota penerima, pasalnya tidak semua nelayan yang mengambil bahan bakar di Aceh Barat merupakan nelayan di daerah setempat.

“Kadang nelayan kabupaten tetangga yang singgah di Meulaboh, juga beli BBM solarnya di sini. Jadi, pastinya akan tidak tercukupi untuk nelayan kita di Aceh Barat. Sebaliknya juga bisa terjadi, nelayan kita beli solar di tempat lain,” sebutnya.

Menurut dia, persoalan cukup dan tidaknya persediaan bahan bakar nelayan sangat tergantung pada kondisi aktivitas nelayan, ketika cuaca kurang bersahabat, justru bahan bakar terkadang tidak terserap semua, karena banyak nelayan tidak melaut.

Kemudian, kata Ridwan, terkait jumlah armada yang bertambah seiring terjadinya peningkatan ekonomi nelayan, membuat armada lebih dari satu unit dengan kapasitas lebih besar, sehingga membutuhkan bahan bakar lebih banyak.

Faktor pemberian sanksi berupa penghentian sementara distribusi BBM kepada dua unit SPBU di Meulaboh oleh PT Pertamina, diakui memang menjadi salah satu penyebab tidak lancarnya penyaluran Solar nelayan di Aceh Barat.

“Memang ada penambahan armada dan ada juga berkurang, itu sulit dihitung per tahun, karena pasti akan ada boat yang telah tua tidak dipakai ada pula boat baru. Soal adanya sanksi, itu pasti mempengaruhi kelancaran distribusi,” sebutnya.

Menurut Ridwan, selama ini hasil pantauan dan pendataan pihaknya, jumlah kuota solar nelayan mencukupi dan terbukti ada di setiap SPBU, hanya saja nelayan dinilai kerap tidak tahan melakukan antrean berlama-lama, karena kebutuhan mendesak.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan verfikasi jumlah penerima untuk disesuaikan dengan kuota, bila memang jumlah penerima dengan kuota sudah tidak sebanding, tentunya akan dilakukan penyesuian.

“Makanya hari Selasa (8/1), kami adakan pertemuan untuk mencocokkan data dengan kuota bahan bakar. Kalau memang perlu penambahan, kita usulkan ke PT Pertamina untuk ditambah, kalau tidak maka seperti biasa saja,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...