Dua Peserta Lelang Mundur, Anies Tunggu Opini Kejagung

Editor: Satmoko Budi Santoso

200

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan, tidak mempermasalahkan adanya dua peserta lelang yang mengundurkan diri.

Kedua peserta lelang electronic road pricing (ERP) ialah asal Norwegia dan Kapsch TrafficCom asal Swedia mengundurkan diri. Sekarang hanya tinggal satu peserta lelang saja, yaitu PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Anies menuturkan,  hingga saat ini, pihaknya masih menunggu opini hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Ya tidak apa-apa mereka mengundurkan diri. Kita masih menunggu fatwa dari Kejagung,” kata Anies di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Namun, ketika ditanya alasan mundurnya dua peserta lelang, dia mengatakan, tidak tahu menahu. Anies pun menuturkan, agar menanyakan langsung ke dua peserta lelang ERP.

“Tanya pesertanya. Jangan tanya kami. Kalau yang mengundurkan diri Pemprov, maka Pemprov yang menjelaskan,” ujarnya.

Anies menegaskan, pihaknya saat ini masih meminta opini hukum kepada Kejagung, justru supaya ada kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang dan penerapan ERP ke depan.

“Kenapa kita minta kepada Kejaksaan? Karena justru supaya ada kepastian. Jangan sampai di kemudian hari kami nanti yang bermasalah,” terangnya.

Pasalnya, alasan dua perusahaan mengundurkan diri itu, lantaran ketidakjelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penerapan kebijakan itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, proses lelang ERP yang dilaksanakan saat ini cukup bermasalah. Kalau tidak bermasalah, maka kedua perusahaan tersebut tidak akan mengundurkan diri. Justru mereka akan bersabar menunggu fatwa dari Kejagung RI.

“Kira-kira ya, kalau nggak ada masalah, mau mengundurkan diri nggak? Begitu kan ya? Itu menggambarkan, nggak itu? Karena itu, saya bilang, begitu lihat prosesnya, ini harus cek ke Kejaksaan,” jelasnya.

Dia pun khawatir, jika keputusan panitia lelang ERP akan memunculkan masalah ke depan. Hal itu terbukti, sudah ada dua peserta lelang yang mengundurkan diri.

“Karena saya khawatir apa pun nanti keputusan panitia di kemudian hari muncul masalah. Bahkan sekarang saja sudah mundur. Malah bisa jadi pertanyaan kan,” tuturnya.

Karena itu, dia lebih baik menunggu fatwa dari Kejagung RI. Supaya keputusan yang diambil sesuai dengan tata kelola pemerintahan daerah yang benar.

“Kalau saya malah menunggu fatwa dari Kejaksaan. Kita ingin sekali keputusan besar seperti ini adalah keputusan yang tata kelolanya benar. Nah ini yang ingin kita pastikan,” paparnya.

Terkait hanya ada satu peserta lelang yang masih bertahan, sehingga lelang tidak bisa dilaksanakan, dan lelang harus diulang, dia menyarankan untuk peserta yang masih bertahan agar mengikuti prosedur yang ada selama ini.

“Ikuti prosedur saja. Kita tunggu hasil dari Kejaksaan dulu,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta Gubernur Anies Baswedan memprioritaskan realisasi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Prasetio menyayangkan ERP yang terancam molor karena lelangnya bermasalah.

“Saya akan tanyakan ke Pak Gubernur. Ini kan program yang bagus. Harusnya menjadi prioritas,” kata Prasetio ditemui lokasi yang sama.

Prasetio mengaku bingung, bagaimana dua penyedia teknologi ERP bisa mundur dari lelang. Dia menyayangkan, Anies hanya fokus mengembangkan transportasi umum, namun tak menyelesaikan macet yang kian parah.

“Sekarang mau benahi transportasi umum bagaimana? Coba hilangkan kopaja, jelek kasarnya, kan pasti berontak. Tapi dengan adanya penyekatan (kendaraan pribadi) di situ, semua negara maju pakai kok. Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga pakai. Apa kita mundur 20 tahun lagi? Kita sudah mundur MRT 20 tahun,” pungkasnya.

Prasetio menyarankan, agar pembenahan transportasi umum dan realisasi ERP bisa dijalankan berbarengan. Prasetyo menganggap, berbagai sarana transportasi seperti Moda Raya Terpadu (MRT) yang sudah mulai dibangun pemerintah sebelumnya, untuk mengurangi kemacetan dengan dilengkapi ERP.

Selain itu, kata Prasetyo, hal itu untuk membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum.

Sebelumnya diberitakan, dua dari tiga perusahaan peserta lelang ERP mengundurkan diri.

Anies menyebut, ada yang tidak disiplin dalam lelang tersebut. Dia kini tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk menentukan nasib ERP. Anies juga mengaku tak memprioritaskan ERP dalam penanganan kemacetan.

Baca Juga
Lihat juga...