Gagal Raih Adipura, Wakil Walkot Bekasi Anggap Wajar

Editor: Koko Triarko

222
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto -Foto: M Amin

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan, kegagalan Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam mendapatkan Adipura 2019, merupakan sesuatu yang wajar. Meningat adanya turbulensi politik pada 2018, yang berdampak pada keuangan, sehingga banyak program tidak terlaksana maksimal.

“Untuk mendapatkan Adipura, tentu melalui proses. Sementara, pada 2018, Kota Bekasi mengalami turbulensi politik, yang berdampak pada keuangan daerah mengalami penurunan,” kata Tri, Minggu (13/1/2019).

Dikatakan, bahwa untuk raihan Adipura sebenarnya tidak semata tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tetapi, masyarakat ikut serta di dalamnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

“Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu dan peduli, dalam menjaga hidup sehat dan gaya hidup,” katanya.

Namun demikian, imbuhnya, Pemkot Bekasi tentu akan melakukan evaluasi atas gagalnya raihan Adipura 2019. Evaluasi tidak hanya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi semua instansi.

“Keterkaitan dalam menjaga lingkungan hidup, tentu tidak hanya LH, tetapi dipastikan akan dilakukan evaluasi,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa banyak hal yang harus mendukung raihan Adipura, seperti infrastruktur dan lainnya. Hal itu akan difokuskan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih. Seperti apa metode dan sistem yang bangun kedepan untuk mendukungan Kota Bekasi bersih dan mampu meraih penghargaan Adipura ke depannya.

Dikonfirmasi atas kesiapan Kepala Dinas LH mundur dari jabatannya karena Kota Bekasi gagal meraih Adipura, Tri Adhianto, mengatakan, bahwa hal itu kewenangan kepala daerah dalam melakukan evaluasi.

“Yang menilai kepala daerah, masih layak atau tidak,” kata Tri.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, mengaku siap diganti sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup, akibat gagalnya Pemkot Bekasi meraih Adipura.

Menurutnya, faktor utama gagalnya mempertahankan Adipura 2019 bagi Kota Bekasi, karena ketidaksiapan DLH dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Hal lain karena belum membudayanya kesadaran di tengah masyarakat akan sampah.

“Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bekasi masih belum maksimal, jika dibanding dengan sejumlah daerah lain yang pada 2019 berhasil memperoleh pengakuan Adipura,” tegasnya.

Prasarana dimaksud, meliputi pengadaan alat berat di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sumurbatu, masih belum memadai. Hal lain adalah jumlah truk sampah belum maksimal untuk melakukan pengangkutan setiap harinya.

Baca Juga
Lihat juga...