hut

Gubernur Sebut Sumatera Barat Supermaket Bencana

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

PADANG — Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan, Sumatera Barat seperti supermarket bencana. Wilayah yang rawan bencana seperti longsor, banjir, hingga ancaman gempa dan tsunami.

Supermarket Bencana
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno/Foto: M. Noli Hendra

“Memang betul daerah Sumatera Barat itu daerah bencana. Walaupun di sisi balik bencana itu ada potensi alamnya sangat subur, banyak sumber daya alam secara pertanian, perkebunan luar biasa,” kata Irwan saat hadir dalam rapat koordinasi mitigasi dan penanganan bencana gempa dan tsunami di Auditorium Gubenuran, Kamis (24/1/2019).

Irwan mengungkapkan kesiapsiagaan non fisik di Sumbar dianggap sudah tersebar melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun ia tidak menampik kesiapsiagaan dalam bentuk fisik masih banyak yang kurang.

“Memang belum mencukupi, shelter khusus untuk tsunami itu masih belum mencukupi. Maka dari itu dulu BNPB mendesain (shelter) untuk 7 Kabupaten Kota di Sumatera Barat,” ujarnya.

Namun, katanya, meski desain shelter sudah ada tapi terkendala terhadap anggaran. Bahkan di Kota Padang  hanya ada beberapa, sehingga gedung-gedung pemerintahan diwajibkan memiliki shelter.

“Untuk gedung pemerintahan dan gedung-gedung yang ada pelayan publik, wajib ada selter di atasnya. Jadi sekarang misalnya gedung Kejaksaan, gedung Kepolisian, Gubernuran, ada selter di atasnya,” imbuhnya.

Irwan berharap dalam rapat kordinasi mitigasi dan penanganan bencana ini menghasilkan bagaimana mengurangi resiko serta membentuk strategi mencegah jatuhnya korban jiwa. Apalagi rapat ini dihadiri para pakar serta ahli gempa dan tsunami.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman, Rahman Hidayat mengatakan, studi penelitian terkait dengan potensi gempa tsunami megathrust Mentawai yang berdampak ke kota ataupun pesisir Sumatera sudah lama diketahui.

“Sumatera Barat kalau kita tarik ke belakang, di antara banyak wilayah di Indonesia paling siap sebetulnya. Hanya kita kali ini ingin memastikan implementasi di lapangan sejauh mana dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilakukan, bahkan sejak tahun 2007, tiga tahun setelah gempa tsunami Aceh,” ujarnya.

Hanya belakangan, katanya, Kemenko Kemaritiman banyak berkoordinasi terkait pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dan melihat sepertinya apa yang sudah dikaji dan disosialisasikan terputus kepada masyarakat.

“Jadi untuk kali ini kita berkomitmen bersama stakeholder terutama pemerintah daerah memastikan bahwasanya upaya mitigasi itu dilaksanakan bersama. Dari sisi peraturan, kita sudah banyak peraturan. Rencana-rencana ataupun juga sampai ke detail desain sudah ada, tapi kita memastikan satu paket dengan pembangunan sama mitigasinya,” pungkasnya.

Lihat juga...