Guru Madrasah di Bekasi Merasa Dianaktirikan

Editor: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Masih minimnya fasilitas dan pengakuan atas keberadaan sekolah madrasah seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi keluhan tersendiri. MAN masih dianggap kasta kedua dari sisi kenyamanan dan pengakuan.

Hal tersebut disebutkan Evi Megawati, utusan dari Persatuan Guru Madrasah Indonesia Kota Bekasi, dalam diskusi publik Perkembangan Sektor Pendidikan Kota Bekasi 2018-2019, yang ditaja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan ICMI Orda Bekasi, Rabu (9/1/2019). Evi berharap, tidak ada istilah anak tiri bagi guru di Kota Bekasi.

“Jangan ada anak tiri di Kota Bekasi. Coba guru Madrasah bisa disamakan dengan guru yang lain,”ujar Evi mengaku sudah dua puluh lima tahun, menjalani profesi sebagai guru madrasah di Kota Bekasi.

Evi mengakui bahwa juga ada perbedaan pendapatan bagi guru, yang menginduk ke dinas pendidikan  dengan guru madrasah yang menginduk ke kementerian agama. Guru dari dinas pendidikan mendapat tunjangan Walikota, harusnya guru madrasah bisa menjadi perhatian.

Evi Megawati, guru Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bekasi – Foto: Muhammad Amin

“Jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan tentu gurunya harus diperhatikan. Ini tantangan bagi ICMI jika ingin memperbaiki pendidikan,”ujar Evi yang juga menyebut tanpa pendapatan maksimal, guru madrasah terus memberikan pendidikan terbaik bagi anak didik. Apalagi jika kemudian lebih diperhatikan.

Evi berharap, Wali Kota Bekasi dapat membuat kebijakan untuk membantu tunjangan guru madrasah di Kota Bekasi melalui hibah atau lainnya.

“Beberapa hari lalu di Kemenag Kota Bekasi, Wali Kota sudah meminta agar mengajukan anggaran. Kami berharap itu bisa terwujud,”ucapnya.

Dia menyebut, MAN di Kota Bekasi sampai saat ini ada dua, yakni MAN 1 dan MAN 2. Tapi, sambungnya, saat ini pertumbuhan SD Islam Terpadu di Bekasi cukup signifikan. Menurutnya, dulu pernah dapat tambahan tunjangan dari Pemkot Bekasi, tetapi kemudian tanpa kejelasan, sekarang tidak ada lagi.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusradi, mengatakan, tidak ada istilah menganaktirikan sekolah madrasah di Kota Bekasi dengan minimnya perhatian dari sisi pendapatan.

Anggota dewan di Kota Bekasi, imbuhnya, terutama Komisi IV, sudah memberi perhatian maksimal untuk tunjangan guru madrasah. Sebesar apa pun anggaran yang dialokasikan untuk anggaran instansi vertikal, termasuk guru Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bekasi, akan dicoret oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Anggaran tersebut akan dicoret oleh BPK dengan alasan instansi vertikal bukan kewenangan provinsi, kabupaten atau kota,” tandas Daddy.

Lihat juga...