Hilangkan Kekumuhan, RTRW Jakarta Diubah

Editor: Mahadeva

221
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat menyampaikan rencana pengubahan RTRW Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019) – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta akan diubah. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut, hal itu dilakukan untuk menata Jakarta yang disebutnya, banyak memiliki kekumuhan.

“Sebenarnya kekumuhan itu tidak berada di pinggiran saja, justru kekumuhan itu banyak di pusat-pusat kota, utamanya di kanan kiri sungai, hampir pasti ketemu kampung miskin, kumuh, dan padat,” kata Anies, Rabu (30/1/2019).

Pemprov DKI Jakarta, saat ini sedang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), untuk menampung usulan dari pengurus Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Terutama usulan penataan wilayah Jakarta. “Perencanaan RTRW yang baru, nanti harapannya bisa membuat rencana tata kota yang memungkinkan dilakukan urban renewal, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga dikerjakan oleh private sector,” tambah Anies.

Pemprov DKI Jakarta dipastikannya, tidak akan melakukan penggusuran dalam kegiatan penataan kota. Penggusuran disebutnya, merupakan cara lama. “Bukan digusur, itu pendekatan lama tuh, kalau pakai gusur,” ungkapnya.

Anies menyebut, bakal mengubah dengan RTRW, untuk menata Jakarta. Dia menyebut, penataan kota akan berbasis kawasan. Salah satu caranya, dengan mengubah ketentuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di suatu kawasan yang saat ini berbeda-beda. Dengan adanya perubahan KLB, pembangunan oleh pihak swasta di suatu kawasan akan merata. Sehingga akan terjadi kegiatan perekonomian yang diyakini akan merata juga.

Hal itu akan berdampak pada hilangnya ketimpangan di kawasan-kawasan yang ada di Jakarta. “Caranya gini, misalnya, sebuah wilayah bukan kita yang melakukan (penataan) saja. Sebuah wilayah begitu KLB-nya diubah, apa yang terjadi, di situ terjadi transaksi ekonomi. Kenapa? Karena sekarang (swasta) bisa membangun dengan KLB yang lebih tinggi,” kata Dia.

Menurut Anies, penataan yang dilakukan saat ini hanya berbasis bidang tanah (persil) dan jalan raya, bukan kawasan. Anies mencontohkan pembangunan apartemen oleh swasta yang mayoritas terletak di pinggir jalan raya.

Sementara pembuatan rumah susun murah dikerjakan pemerintah. Hal itu memunculkan ketimpangan, yang tampak dari adanya bangunan tinggi dan pendek di satu kawasan. “Karena aturan-aturan rencana tata ruang kita membuat tidak menguntungkan untuk membangun rumah susun yang di tengah,” ungkap Anies.

Kemudian, KLB di pinggir jalan raya tinggi, sementara yang jauh dari jalan raya memiliki KLB rendah, walaupun satu kawasan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengatakan, penerapan RTRW bakal dilakukan dengan mengandeng pihak swasta. Rencananya, pihak swasta akan diminta untuk membayar KLB, untuk membenahi Jakarta.

“Ini memungkinkan untuk private sector, terlibat di dalam pembangunan kawasan. Jadi, ke depan kita berorientasi pada perencanaan kawasan, perizinan juga orientasinya kawasan bukan per persil,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, melihat beberapa wilayah di Jakarta masih kumuh. Kondisi itu, dilihat Jusuf Kalla saat meninjau kemacetan di Jakarta dengan helikopter. Kalla sempat menyinggung ketimpangan situasi Jakarta. Dia menyebut Jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman jika dilihat dari udara terlihat seperti jalanan di Singapura.

Namun, daerah Jakarta Utara justru terlihat berbeda. Kawasan Tanjung Priok disebutnya cukup kumuh, dan terlihat seperti kota di India dan Bangladesh.  “Seperti Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, ya, kumuhlah,” tandas Kalla.

Lihat juga...