Indonesia Harus Kuasai Perdagangan Halal Dunia

Editor: Satmoko Budi Santoso

236

JAKARTA – Potensi bisnis industri halal di dunia sangat besar. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar diharapkan menguasai perdagangan halal dunia.

“Sudah sepatutnya, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim mampu menguasai perdagangan halal dunia,” kata Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, kepada Cendana News, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Pada saat ini, perdagangan halal tercatat dikuasai oleh Malaysia, Singapura, Australia, Amerika Serikat (AS), Jepang, Thailand, China dan Inggris. Sementara, Indonesia berada di urutan ke 10 di bawah negara Malaysia dan Singapura.

“Negara-negara pengekspor sangat agresif untuk beradaptasi dengan standar halal dalam upaya mengembangkan industri halal. Indonesia menempati posisi ke 10, jauh tertinggal dari Malaysia yang berada di peringkat pertama,” ujarnya.

Mengingat negara-negara lain sangat agresif dengan standar halal untuk merebut pasar dunia, maka LPPOM MUI, menurutnya, tidak cukup hanya berpikir ekonomi kerakyatan. Tapi berupaya menambahkan produk-produk unggulan Indonesia, utamanya di negara Timur Tengah.

Dia pun menegaskan, bahwa sertifikasi halal menjadi bagian mitra bisnis dari industri. Maka proses sertifikasi halal tidak begitu menghambat dalam menjalankan bisnis.

LPPOM MUI telah meraih sertifikasi ISO 17065 dan 17025 terkait lembaga sertifikasi produk dan jasa dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ini jelas dia, membuktikan bahwa LPPOM MUI telah menjalankan tugas dan fungsi dalam proses sertifikasi halal, sesuai standar internasional.

Produk yang disertifikasi LPPOM MUI juga memiliki tingkat diterima tinggi di pasar global. Sehingga diharapkan produk yang telah disertifikasi halal oleh LPPOM MUI, akan lebih mudah masuk ke negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang selama ini menerapkan standar sertifikasi ISO.

“Dengan sertifikasi ISO 17065 dan 17025, LPPOM MUI siap mendukung industri untuk menguasai persaingan perdagangan halal dunia,” tegasnya.

Lukman menyampaikan, sejak tahun 2012 hingga 2018, tercatat sebanyak 55.626 perusahaan disertifikasi halal, 65.116 sertifikat halal diterbitkan, dan 688.615 produk disertifikasi halal.

Namun menurutnya, jumlah produk yang sudah disertifikasi halal masih sedikit dibanding yang belum disertifikasi halal. “Kalau kita bandingkan data yang bersertifikasi halal sekitar 600 ribu produk. Padahal produk yang beredar jutaan, jadi memang masih sedikit,” ujarnya.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan sifat sertifikasi halal masih voluntary atau sukarela, dan belum mandatory (wajib). Padahal LPPOM MUI sudah berupaya melakukan jemput bola agar lebih banyak perusahaan yang melakukan sertifikasi halal.

LPPOM MUI membuka laboratorium halal di kawasan industri dan mengembangkan sistem online supaya perusahaan bisa dengan cepat terhubung dengan LPPOM MUI.

Namun, menurutnya,  jika sertifikasi halal belum nampak hasilnya pada perkembangan ekonomi, tentu, hal ini akan membuat perusahaan tersebut kurang berminat dengan sertifikasi halal.

Maka, LPPOM MUI menginisiasi kawasan industri halal supaya konsumen lebih mengutamakan produk halal.

“Ya, supaya ada benefit, kita inisiasi adanya kawasan industri halal. Tujuannya agar produk bersertifikat halal ada keunggulan bersaing untuk ekspor ke negara lain,” tandasnya.

Kembali dia menyampaikan, pada tahun 2016, tercatat sebanyak 6.564 perusahaan disertifikasi halal, 7.393 sertifikat halal diterbitkan dan 114.264 produk disertifikasi halal.

Tahun 2017, sebanyak 7.198 perusahaan disertifikasi halal, 8.157 sertifikat halal diterbitkan dam 127.286 produk disertifikasi halal. Sedangkan tahun 2018, sebanyak 11.249 perusahaan disertifikasi, 17.398 sertifikat halal diterbitkan dan 204.222 produk disertifikasi halal.

Untuk lebih meningkatkan lagi perusahaan dan produk yang disertifikasi halal, LPPOM MUI membuka laboratorium di kawasan Industri Cisadane, Banten dan Deltamas Karawang, Jawa Barat.

“Ini upaya kami, menjemput bola proses sertifikasi halal agar tidak menghambat perjalanan bisnis industri tersebut,” ujar Ketua MUI Bidang Ekonomi tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...