hut

Jaksa Agung: Kasus PT Mobile 8 tak Pernah Dihentikan

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom masih berjalan hingga saat ini. Kasus tersebut tidak pernah dihentikan, karena penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

“Perkara yang sudah kita tangani masih membutuhkan pendalaman dan kehati-hatian karena diduga kuat melibatkan banyak pihak terkait. Namun, Kejaksaan Agung tidak pernah menghentikan kasus tersebut dan akan terus memanggil para saksi,” tegas Jaksa Agung, HM Prasetyo, di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Prasetyo menyebutkan, kasus tersebut memerlukan pendalaman dan tidak mudah, karena melibatkan banyak pihak. Sehingga butuh waktu dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menghitung nilai kerugian negara yang timbul akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Mobile 8.

“Jadi hal ini berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan negara. Kami koordinasi dengan pajak untuk memastikan jumlah pajak yang dituduhkan kepada pengusaha ini,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung kembali menerbitkan surat perintah penyidikan untuk kasus itu, setelah dianggap tidak sah dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh mantan Direktur PT Mobile 8, Anthony Chandra Kartawiria dan Direktur PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) Hary Djaja itu, dikabulkan oleh hakim praperadilan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menemukan ada transaksi fiktif antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada rentang tahun 2007-2009. Saat itu, PT Mobile 8 mengerjakan proyek pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp80 miliar.

PT Jaya Nusantara Komunikasi telah ditunjuk sebagai distributor pengadaan. Namun, perusahaan tersebut ternyata tak mampu membeli barang dalam jumlah itu.

Akhirnya, transaksi pun direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai faktur. Pada pertengahan 2008, PT Jaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp114 miliar.

Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan. Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui KPP di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009.

PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi meski tidak berhak karena tidak ada transaksi.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!