Kadinas PMD Sikka: Penggunaan Dana Desa Harus Diawasi

Editor: Koko Triarko

189

MAUMERE – Dana Desa yang mengalir ke kabupaten Sikka sebesar Rp151 miliar, pada 2019 ini membuat setiap desa mendapat kucuran dana sebesar Rp700 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan jika ditambah dengan Alokasi Dana Desa, maka besaran dana yang beredar di setiap desa berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Tentunya ini merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat. Harusnya desa bisa maju, sebab dana desa sudah dikucurkan empat tahun,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray, Selasa (29/1/2019).

Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray. -Foto: Ebed de Rosary

Robert berharap, dengan terlibatnya para Camat sesuai keputusan Bupati Sikka untuk ikut mengawasi pembangunan dan penggunaan dana desa, diharapkan membuat pengelolaan dananya lebih tepat sasaran.

“Dengan semakin banyak pihak yang terlibat dan melakukan pengawasan, tentunya membuat pengelolaan dana desa akan lebih terarah. Kita ingin agar desa bisa keluar dari ketertinggalan,” harapnya.

Selain itu, tambah Robert, masyarakat juga harus ikut mengawasi penggunaan dana desa. Bila menemukan adanya dugaan penyimpangan, maka harus segera melaporkan ke Dinas PMD Sikka, atau Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa dari empat kabupaten di Flores, yakni Lembata, Flores Timur, Sikka dan Ende, menegaskan agar dana desa dieprgunakan sebaik mungkin untuk mengentaskan kemiskinan.

“Cara menuntaskan kemiskinan tentunya melalui satu kegiatan ekonomi, yang bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat. Itu salah satu tujuan dari dana desa,“ tegasnya.

Dana Desa, katanya, harus dipergunakan untuk  memperbaiki infrastruktur desa. Kalau dahulu semua anggaran pembangunan di desa berharap dari daerah dan pemerintah pusat. Melihat banyak sekali kekurangan yang terjadi, karena daerah pun mempunyai keterbatasan APBD.

“Karena itu, dengan adanya dana desa, fokus pada pembangunan infrastruktur desa itu sangat dibutuhkan. Dana Desa juga bisa menimbulkan enterpreneurship atau jiwa kewirausahaan, sehingga desa bisa mendirikan usaha yang disebut BUMDes,” ungkapnya.

Dana Desa juga harus dimanfaatkan untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi, kalau mau buat usaha itu jangan lagi mengutamakan membeli barang-barang dari luar. Harus membeli barang yang diproduksi di desa, karena akan jauh lebih murah dan inflasi di desa tidak meningkat.

“Penggunaan dana desa juga harus transparan. Itu artinya dalam mengambil keputusan untuk membangun sesuatu, seperti membangun irigasi, semuanya harus dibicarakan bersama dengan Badan Perwakilan Desa, sehingga setelah diputuskan tidak terjadi keributan,” sebutnya.

Bukan hanya di kabupaten, di desa pun staf komisi penanggulangan korupsi (KPK), turun. Jadi, jangan sampai nanti kepala desa berurusan dengan KPK, karena dana desa merupakan  uang negara, uang yang datangnya dari APBN yang sumbernya dari rakyat, sehingga tanggung jawabnya harus jelas.

“Selain bermanfaat juga partisipatif, masyarakat diberdayakan supaya ada pekerjaan di desa. Ini untuk mencegah semua orang desa maunya ke kabupaten cari pekerjaan, dan menumpuk di kabupaten dan menciptakan banyak pengangguran,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...