Kaltim Andalkan Sawit Gantikan Sektor Migas 

EditorL Koko Triarko

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor -Foto: Ferry Cahyanti

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melirik kelapa sawit sebagai alternatif pengganti pertambangan migas dan batu bara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal itu dilakukan, karena potensi industrialisasi kelapa sawit masih terbuka lebar. 

Pernyataan itu diungkapkan Gubernur Kaltim, Isran Noor, ketika menghadiri pengukuhan pengurus terpilih Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Kaltim periode 2018-2023.

Isran Noor mengharapkan, pengelolaan sumber daya alam (SDA), seperti hasil pertambangan migas dan batu bara harus lebih cermat, karena potensinya lama-kelamaan akan habis. Karena itu, perkebunan dan industri kelapa sawit merupakan alternatif.

“Pengembangan industri kelapa sawit bisa diandalkan sebagai pengganti migas dan batu bara, yang merupakan salah satu SDA yang tak terbarukan,” kata Isran Noor, Senin (28/1/2019).

Ia menyebut, kelapa sawit di Kaltim terus berkembang dan meningkat cukup signifikan. Oleh sebab itu, harus diarahkan selain menjadi CPO juga biodiesel.

“Produk turunan sawit itu sangat banyak sekali. Ada ratusan produk yang menggunakan sawit. Mulai makanan, oleo chemical (kosmetik) hingga bahan bakar,” imbuhnya.

Diakuinya, Kaltim selama ini sangat besar memberikan kontribusi CPO, sehingga perlu dibuat kebijakan agar industri biodiesel yang selama ini dominan di wilayah Indonesia bagian barat, harus diarahkan ke bagian timur.

“Industri biodiesel harus ada di sini. Pabrik biodiesel itu harus dikembangkan di Kaltim ini, untuk menyuplai wilayah timur, bahkan nasional dan global,” harap Isran.

Isran Noor berharap, setelah pengukuhan pengurus Gapki Kaltim yang diketuai Muhammadsjah Djafar, dapat segera melaksanakan program kerja dengan bekerja sama  dengan stakeholders dan sinergitas dengan pemerintah daerah.

“Kehadiran perusahaan kelapa sawit yang tersebar di daerah harus berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat melalui plasma, maupun bantuan sosial dan usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya.

Menurut Isran Noor, banyak hal yang bisa dilakukan dalam pengembangan industrialisasi  kelapa sawit di Kaltim, salah satunya menyerap tenaga kerja, sehingga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran, serta manfaat lainnya.

Karena itu, jajaran pengurus Gapki Kaltim dapat memberikan masukan-masukan maupun pemikiran kepada pemerintah daerah, dalam hal bagaimana mengembangkan transformasi maupun hilirisasi  komoditi kelapa sawit menjadi produk lain.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Joko Supriyono, mengajak Gapki dan pemerintah daerah meyakinkan pusat untuk mendesain Kaltim menjadi salah satu pusat penyuplai biodiesel.

“Hilirisasi sawit itu macam-macam. Ada puluhan, bahkan ratusan produk. Tidak bisa sekaligus dilakukan, tapi lihat pasar dan kebutuhan,” tandasnya.

Joko menambahkan, Kaltim selama ini sangat besar memberikan kontribusi CPO, sehingga perlu dibuat kebijakan agar industri biodiesel yang selama ini dominan di wilayah Indonesia bagian barat, harus diarahkan ke bagian timur.

Lihat juga...