Kasus Narkoba di Aceh Memprihatinkan

Ilustrasi anti narkoba - Foto: Dokumentasi CDN

Banda Aceh – Manajer Kemitraan The Aceh Institute, Muazzinah Yakob, mengatakan, pemuka agama harus hadir melakukan pencegahan peredaran narkotika atau obat terlarang di Provinsi Aceh.

“Semua elemen masyarakat, terutama pemuka agama atau Teungku, harus hadir untuk mencengah peredaran narkoba di Aceh yang dapat mengancam generasi bangsa,” kata Muazzinah.

Hal ini disampaikannya pada diskusi Poros Darussalam dengan tema “Aceh 2018 Makin Gelap dan Sempit” di Sekretariat Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Banda Aceh, Sabtu (5/1/2019).

Menurutnya, kasus narkoba di Aceh sungguh sangat memprihatinkan dan semua komponen masyarakat harus berperan aktif melakukan pencegahan terhadap generasi bangsa.

“Saya berharap, pemerintah desa melalui dana desa melakukan gerakan masif, agar anak-anak tidak lagi menjadi korban pengguna narkoba di Aceh,” katanya.

Provinsi Aceh hingga kini belum memiliki panti rehabilitasi khusus untuk para korban penyelahgunaan obat terlarang, dan belakangan ini para pencandu narkortika direhabilitisasi di RSJ Banda Aceh atau dibawa ke Sumatera Utara.

“Aceh belum memiliki panti rehab, dan selama ini para pengguna narkoba direhab di RSJ Banda Aceh, ruangannya pun sangat terbatas. Hanya ada 12 tempat tidur,” ujar pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Artinya, falisitas rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan norkotika di provinsi paling barat Sumatra, berbanding jauh dengan jumlah korban.

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Naser, menyebutkan, sebanyak 73.000 korban narkoba yang tersebar di 23 kabupaten/kota se-Aceh membutuhkan rehabilitasi, dan mereka merupakan korban penyalahgunaan ganja dan sabu-sabu.

“Dari 73 ribu korban norkoba, baru 4.500 orang yang bisa direhabilitasi. Masih banyak korban narkoba yang belum direhabilitasi, karena di Aceh belum ada panti rehab,” kata Faisal. (Ant)

Lihat juga...