Kemen PUPR Prioritaskan Infrastruktur Berefek Ganda

235
Menteri PUPR, Basuki-Hadimuljono -Dok: CDN

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek berganda tinggi.

“Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda yang diharapkan, sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/1/2019).

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun ini, telah berdampak pada pertumbuhan kawasan, seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus, dan pariwisata.

Menurut dia, ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia, agar bisa berdaya saing, sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama empat tahun (2015-2018) dan rencana tahun 2019.

Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015-2018, Pemerintah telah membangun 56 bendungan, 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Pada 2019, akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun dari 2015-2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia, di mana pada 2014, Indonesia memiliki 231 bendungan.

Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami. Tahun 2019 akan ditambah 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga total 1.053 embung.

Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR terus meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional tol dan nontol. Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol pada ruas jalan yang layak secara ekonomi dan finansial oleh pihak swasta, atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran APBN dapat digunakan untuk pembangunan jalan di perbatasan, pulau terdepan dan terpencil.

Hingga 2014, panjang jalan tol di Indonesia 780 km. Dalam empat tahun (2015-2018), panjang jalan tol di Indonesia yang dioperasikan bertambah 782 km, dan ditargetkan ada tambahan 895 km jalan tol dioperasikan pada 2019, sehingga dalam lima tahun dioperasikan 1.677 km.

Sedangkan dari 2015-2018, pemerintah telah membangun 3.432 km jalan nasional, termasuk di dalamnya jalan perbatasan. Pada 2019, akan dibangun tambahan 409 km jalan baru, sehingga total jalan terbangun hingga 2019 akan menjadi 3.841 km.

“Jalan perbatasan juga dibangun di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Jalan Trans Papua sebelumnya sudah dibangun hingga 2014 sepanjang 2.590 km. Pada empat tahun terakhir, kita berhasil menyambungkan semua 945 km, sehingga pada 2019 dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalannya,” ujar Menteri PUPR. (Ant)

Lihat juga...