Kepala Daerah Diminta Melindungi Warga Dari Bahaya Rokok

173
Ilustrasi [CDN]

JAKARTA – Bupati dan Wali Kota, diminta melindungi warganya dari ancaman bahaya zat adiktif dari produk tembakau seperti rokok.

“Sembari menunggu penguatan aturan pengendalian tembakau di tingkat nasional, bupati dan wali kota sebagai wakil negara yang bersentuhan langsung dengan rakyat, harus mengupayakan perlindungan terhadap bahaya zat adiktif produk tembakau,” kata Koordinator Program Nasional Indonesia Institute for Social Development (IISD) dr Soedibyo Markus, Jumat (11/1/2019).

Bupati dan wali kota sebagai administrator pembangunan di daerah, memiliki kewenangan dan peran penting dalam pengendalian produk tembakau yang merupakan zat adiktif. Bupati dan wali kota berwenang dan berperan dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok total, pengendalian iklan rokok luar griya, serta berbagai upaya perlindungan bagi generasi muda dari ancaman bahaya zat adiktif produk tembakau.

“Kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, kebijakan kawasan tanpa rokok harus dilakukan secara total,” jelasnya.

Mengutip hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, perokok pemula usia 10 tahun hingga 18 tahun mengalami peningkatan menjadi 9,1 persen. Soedibyo menilai, peningkatan itu sesuai dengan upaya industri rokok yang menjadikan generasi muda sebagai sasaran utama, menggantikan perokok usia tua. “Industri rokok menyasar generasi muda melalui iklan, promosi dan sponsor yang diarahkan khusus kepada mereka dengan tema petualangan, keberanian mengambil risiko, kesetiakawanan, kreativitas dan lain-lain,” tambahnya.

Ancaman bahaya zat adiktif produk tembakau di Indonesia, sudah semakin nyata. Seperti halnya ancaman narkoba dan psikotropika. “Berbagai pengalaman bupati dan wali kota dalam melindungi warganya dari ancaman produk tembakau, perlu digaungkan secara nasional sebagai advokasi kebijakan publik,” tegasnya.

IISD merupakan organisasi yang didirikan pegiat dan pimpinan Muhammadiyah, untuk mendorong studi, komunikasi, informasi dan advokasi kebijakan tentang pembangunan sosial dan isu-isu serta layanan terkait kemanusiaan. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...