Ketua MK Beberkan Tiga Aspek Menuju Perubahan Berdasar Konstitusi

Editor: Koko Triarko

231

MALANG – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H., menyebut, konstitusi sebagai hukum dasar negara harus menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh elemen negara, dalam menjalankan roda organisasi bernegara. 

“Tidak boleh ada excuse atau alasan apa pun dalam menaati konstitusi, karena konstitusilah yang menjadi rule of the game bagi penyelenggara negara,” ujarnya, saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-56, di Gedung Samantha Krida, Sabtu (5/1/2019).

Karena itu, menurut Anwar, peran MK menjadi sangat penting untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, agar tetap dilaksanakan sesuai dengan kaidahnya, baik oleh seluruh lembaga negara maupun oleh seluruh warga negara.

Disampaikan Anwar, terdapat tiga aspek yang harus ditingkatkan untuk menuju suatu perubahan keadaan negara, yang tentunya berdasakan hukum dan konstitusi.

Aspek tersebut adalah pendidikan, pembangunan kesejahteraan rakyat dan menata kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Menurut saya, ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh paling besar dalam membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang,” sebutnya.

Dalam aspek pendidikan, konstitusi melalui amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, telah memberikan perhatian yang sangat luar biasa, antara lain melalui penetapan persentase alokasi anggaran pendidikan, yakni sebesar 20 persen, baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, pada awalnya negara, dalam hal ini pemerintah, hanya mengalokasikan tidak maksimal, 20 persen. Kemudian ada warga negara yang menguji ke MK, karena menurut UUD mutlak anggaran untuk pendidikan itu 20 persen tidak bisa ditawar.

“Lalu, MK memutuskan, bahwa anggaran negara untuk dunia pendidikan, baik APBN maupun APBD, harus 20 persen. Sejak itu, sampai sekarang pemerintah tidak pernah mengurangi anggaran untuk pendidikan,” terangnya.

Aspek kedua, adalah bagaimana perhatian negara atau pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yang sudah diamanatkan oleh pasal 33 dan 34. Dalam hal ini, MK selalu mengawal bagaimana negara atau pemerintah dalam mengimplementasikan amanat pasal 33 dan 34 UUD 1945.

“Sebagai contoh, MK memberikan tafsiran terhadap makna frasa ‘dikuasai oleh negara’ dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945,” ujarnya.

Dalam kutipan putusan tersebut, MK meluruskan makna dikuasai oleh negara dalam pasal 33, yang pada intinya memberikan beban tanggung jawab kepada negara, khususnya pemerintah, untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Selanjutnya dalam aspek pembangunan kehidupan demokrasi, khususnya dalam hal Pemilihan Legeslatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), MK telah mengamanatkan, bahwa Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan secara bersamaan, serentak.

“Dan, ternyata putusan MK tersebut oleh pemerintah dan DPR sudah diimplementasikan, yang insyaallah pada 17 April 2019 kita akan melaksanakan Pileg dan Pilpres secara serentak,” ungkapnya.

Sementara itu, Anwar mengaku kehadirannya dalam acara dies natalis UB tersebut untuk memberikan dukungan dan semangat kepada mahasiswa, dosen, maupun guru besar UB, agar bisa terus menorehkan prestasi.

“Saya amati selama ini, ternyata UB mampu meraih berbagai prestasi yang luar biasa dan membanggakan. Yang mengejutkan lagi, meskipun lokasinya tidak berada di ibu kota provinsi, ternyata UB memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia,” ucapnya.

Anwar meyakini, pada saatnya nanti, UB tidak hanya menjadi unggulan di Indonesia saja, tetapi juga unggulan di tingkat dunia.

“Saya juga merasa sangat terharu, tadi UB menunjukkan kepeduliaan dengan menyerahkan beasiswa kepada saudara-saudara kita dari Palestina,” akunya.

Sementara itu, Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, mengatakan, tantangan UB ke depan adalah mempersiakan diri menjadi World Class Entrepreneurial University (WCEU).

Untuk itu, ia meminta agar semua komponen di UB harus bekerja keras dan kompak, dalam membangun sumberdaya manusia yang andal dan berdaya saing global.

“Saat ini, UB telah memiliki 34 jurnal bereputasi tinggi, satu jurnal internasional terindeks scopus, 33 jurnal bereputasi sedang, dan 44 jurnal terakreditasi nasional,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...